PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP AKSI UNJUK RASA YANG ANARKIS (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang)

Tegar Putra, Yumanda (2020) PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP AKSI UNJUK RASA YANG ANARKIS (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (148kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (310kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (186kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Updated Version Download (124kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sejatinya unjuk rasa haruslah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, tetapi dalam pelaksanaannya unjuk rasa tidaklah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti aksi unjuk rasa yang anarkis terjadi pada tanggal 25 September 2019 di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Pertama, Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Polresta Padang. Kedua, Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Polresta Padang. Ketiga, Bagaimana upaya kepolisian dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Polresta Padang. Metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang membandingkan peraturan yang berlaku dengan fakta yang terjadi dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis oleh Polresta padang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dengan berpedoman kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentag Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dengan pelaksanaan yang sesuai dengan Prosedur Tetap 1/X/2010 meskipun ada beberapa yang berbeda. Kendala penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis oleh Polresta Padang, diantaranya yaitu kurangnya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman tentang tata cara berunjuk rasa yang benar, kurangnya koordinasi, kekhawatiran kepolisian dalam mengambil tindakan, kurangnya profesionalisme kepolisian dan jumlah anggota kepolisian yang tidak seimbang dengan pengunjuk rasa. Upaya kepolisian dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Polresta Padang, diantaranya yaitu melakukan penyuluhan, memaksimalkan rapat koordinasi, meningkatkan profesionalitas kepolisian dan evaluasi. Kata Kunci: anarkis, penegakan hukum, kepolisian

Actions (login required)

View Item