IMPLEMENTASI PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA PEKANBARU

Bayu, Sentosa (2020) IMPLEMENTASI PEMBAYARAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA PEKANBARU. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (229kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahukuan) Bab I.pdf - Published Version Download (307kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (195kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (330kB) | Preview
	Text (Tesis Full text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (954kB)

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan komitmen pemerintah dalam percepatan pendaftaran tanah dalam mewujudkan keadilan ruang hidup bagi seluruh rakyat indonesia, untuk mempertegas status kepemilikan hak milik dan mengurangi sengketa pertanahan serta menigkatkan kualitas penataan ruang, peningkatan kualitas pelayanan pada umumnya, pada dasarnya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) menjamin kepastian hukum bagi rakyat indonesia. Untuk menyukseskan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) ini perlu dukungan dari pemerintah daerah dalam percepatan sertpikat, yaitu dari aspek kemudahan dalam penerapan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhutang tentang pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang diatur dalam perwako nomor 107 tahun 2019. Identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (a) Bagaimanakah proses pelaksanaan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru? (b) Bagaimanakah dampak akibat hukum apabila tidak dibayarkannya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku, lalu membandingkannya dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya edukasi pemerintah dalam melakukan penyuluhan mengenai adanya pajak terhutang yang harus dibayarkan dan dibebankan masyarakat yang apabila sertipikat sudah terbit maka diwajibkan membayarkan pajak terhutang pada sertipikat tersebut, yang selanjutnya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 tahun 2018. Kata kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhutang.

Actions (login required)

View Item