PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH KESEMPATAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA PADANG

Rania Salsabillah, BR.Barus (2020) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH KESEMPATAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (361kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (426kB) | Preview
Preview	Text (Bab Iv Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (315kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftra Pustaka.pdf - Published Version Download (382kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tentang “Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Kesempatan Kerja Di Perusahaan Swasta Di Kota Padang”. Ada 3 permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yang pertama yaitu faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak – hak dari penyandang disabilitas oleh perusahaan swasta untuk mencapai target kuota 1% kedua perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terkait rekrutmen pekerja oleh perusahaan swasta di Kota Padang dan yang ketiga yaitu hambatan yang dialami pemerintah dan pengusaha untuk memberikan perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam rekrutmen pekerja di perusahaan swasta di Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mana menggunakan pendekatan perundang – undangan yang dikaitkan dengan fakta yang terjadi artinya dengan melihat keaadaaan nyata di wilayah penelitian. Data penelitian ini didapat dengan melakukan wawancara terhadap narasumber. Dalam penelitian ini data disajikan secara kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Padang sudah melakukan sosialisasi Pasal 53 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenai perusahaan swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% dari jumlah pegawai atau pekerja. Pihak pemerintah dari Dinas Tenaga Kerja Kota Padang juga memberikan reward bagi perusahaan swasta yang sudah mempekerjakan penyandang disabilitas untuk memotivasi perusahaan swasta lainnya untuk melakukan hal yang sama. Hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum penyandang disabilitas adalah belum ada sanksi yang menegaskan Pasal 53 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas karena belum ada peraturan pelaksanaanya. Peraturan Pelaksanaan yang dimaksud adalah aturan yang dibuat oleh eksekutif (pemerintah) atau badan lain dalam rangka melaksanakan Undang – Undang.

Actions (login required)

View Item