PENGATURAN LARANGAN TERHADAP TINDAKAN TERORISME DALAM PENERBANGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pembajakan Pesawat Afriqiyah Airways Tahun 2016)

Misbahul, Ferdian Marlef (2020) PENGATURAN LARANGAN TERHADAP TINDAKAN TERORISME DALAM PENERBANGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Pembajakan Pesawat Afriqiyah Airways Tahun 2016). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (225kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (374kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (221kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (318kB) | Preview
	Text (Skripsi Fulltext) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pengaturan Larangan Terhadap Tindakan Terorisme Dalam Penerbangan Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pembajakan Pesawat Afriqiyah Airways Tahun 2016) Misbahul Ferdian Marlef. 1610111075. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Program Kekhususan Hukum Internasional. 64 Halaman. Tahun 2020 ABSTRAK Perkembangan zaman mempengaruhi mobilitas pergerakan manusia, dengan begitu, untuk mempermudah mobilisasi tersebut digunakanlah pesawat udara. Walaupun penerbangan itu hanya memerlukan waktu yang relatif pendek untuk sampai ke tempat tujuan, namun masih saja tetap terjadi tindakan kejahatan bahkan sampai aksi terorisme, seperti yang terjadi pada kasus pembajakan pesawat udara Afriqiyah Airways pada tahun 2016. Berdasarkan alasan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana pengaturan larangan terhadap tindakan terorisme dalam penerbangan menurut hukum internasional ? Kedua, Bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan teroris pada kasus pembajakan pesawat Afriqiyah Airways ?. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran, yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Hasil dari penilitian ini diperoleh kesimpulan : Pertama, berbagai upaya dilakukan dunia internasional untuk memberantas kejahatan penerbangan, seperti yang terdapat didalam pasal 11 Konvensi Tokyo 1963, Pasal 1 Konvensi The Haque 1970, Pasal 1 Konvensi Montreal 1971, serta Pasal 2,4 Konvensi Montreal 1999 yang melarang atas produksi, pengalihan dan kepemilikan bahan peledak tidak bertanda selain otoritas yang menjalankan fungsi militer atau polisi. Semua aturan yang terkandung didalam konvensi-konvensi tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi demi tujuan pemberantasan aksi terorisme dalam dunia penerbangan. Kedua, penegakan terhadap tindakan terorisme berupa pembajakan pesawat udara yang dialami maskapai Afriqiyah Airways telah memenuhi syarat-syarat tindakan melawan hukum baik dari Konvensi The Haque 1970 dan Konvensi Montreal 1971. Pengadilan Malta mendakwa pelaku dengan tuduhan sebagai tindakan terorisme (menggunakan aturan terorisme Malta) bukan aturan terkait pembajakannya saja, karena pelaku melakukan tindakan kejahatan penerbangan tersebut mempunyai tujuan atau unsur politik didalam melakukan tindakannya yang dimana itu merupakan ciri khas terorisme. Ancaman hukuman pidana jauh lebih berat menggunakan aturan terorisme, karena seperti kita ketahui, bahwa terorisme bukanlah tindakan melawan hukum biasa dan tindakan terorisme dipandang sebagai ancaman internsional. Pihak berwenang Malta tetap memperhatikan aturan-aturan yang terdapat didalam Konvensi The Haque 1970 dan juga Konvensi Montreal 1971 dengan melakukan menerapkan yurisdiksi udara negaranya, serta melakukan pencegahan awal dengan melakukan penahanan terhadap pelaku pembajakan. Kata Kunci: Pengaturan, Larangan Penerbangan, Terorisme, Hukum Internasional

Actions (login required)

View Item