TANGGUNGJAWAB JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KONSUMEN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NO. 402/PDT/2017/PT.DKI)

Farhan Juliando, Jaswat (2020) TANGGUNGJAWAB JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KONSUMEN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NO. 402/PDT/2017/PT.DKI). Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) 1. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (477kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) 2. BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (548kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) 3. BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (86kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) 4. DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (194kB) | Preview
	Text (Tugas Akhir Full Text) FULL SKRIPSI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Dalam perjanjian pengangkutan, praktiknya mengenai hak dan kewajiban yang dilakukan oleh para pihak tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti halnya pada skripsi ini dilatar belakangi atas adanya kasus yang dialami Try Laksono yang mengirimkan barang melalui jasa pengiriman DHL Ekspress Indonesia namun tidak sampai. Adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimanakah tanggungjawab pelaku usaha jasa pengiiman barang apabila terdapat kerugian yang dialami oleh konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, kedua, Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan ganti kerugian yang diajukan konsumen pada putusan No. 402/PDT/2017/PT.DKI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: Pertama, bentuk tanggungjawab pelaku usaha jasa pengiriman terhadap konsumen yang dirugikan berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah dengan membayar ganti kerugian kepada Penggugat yakni kerugian materiil sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebanyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Kedua, Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 402/PDT/2017/PT.DKI menerapkan asas kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1, menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 serta bentuk ganti kerugian akibat wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1239.

Actions (login required)

View Item