GIVING ACCESS DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN KONVENSI HUKUM LAUT TAHUN 1982

DINNI, WULANDARI (2016) GIVING ACCESS DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN KONVENSI HUKUM LAUT TAHUN 1982. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201409111210th_pdf skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Suatu Wilayah Negara meliputi udara, daratan dan lautan. Laut dapat merupakan batas wilayah suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui perjanjian bilateral yang berarti merupakan batas kekuasaan suatu negara. Laut mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai tempat pertempuran-pertempuran, sebagai tempat bersenang-senang dan rekreasi, dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa.1 Kepentingan-kepentingan dunia atas hukum laut yang telah terlihat dalam perjalanan sejarah dunia mencapai puncaknya pada abad ke-20, dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghasilkan sebuah konvensi di Montego Bay, Jamaica tanggal 10 Desember 1982, yaitu United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 / UNCLOS 1982 (Konvensi Hukum Laut 1982) yang selanjutnya disebut dengan KHL 1982. Konvensi Hukum Laut ini telah ditandatangani oleh 119 Negara, pada hari pertama konvensi ini terbuka untuk penandatanganan. Konvensi ini terdiri 17 bab, 17 bagian, 320 pasal dan 9 annex, pasal konvensi antara lain terdiri dari ketentuan-ketentuan tentang batas-batas dan yurisdiksi nasional di ruang udara di atas laut, navigasi perlindugan dan pemeliharaan lingkungan laut, riset ilmiah, pertambangan dasar laut dan eksploitasi lainnya dari sumber-sumber hayati dan non hayati di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) serta ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian perselisihan.

Actions (login required)

View Item