TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM HAL PENGANGKATAN DAN PENERIMAAN DUTA DAN KONSUL

Muhamamd, Nursal (2020) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM HAL PENGANGKATAN DAN PENERIMAAN DUTA DAN KONSUL. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Coevr dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (281kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (306kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (199kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (335kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripai Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Ada beberapa perubahan konstitusi penting yang terkait dengan Presiden yang salah satunya yaitu keterlibatan lembaga negara lain dalam pelaksanaan kewenangan Presiden, yakni memperhatikan pertimbangan DPR dalam pengangkatan duta besar dan penerimaan duta besar negara lain sesuai dengan Pasal 13 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil perubahan. Adanya pasal ini menyebabkan Presiden tidak lagi dapat leluasa dalam menentukan duta besar Indonesia untuk negara lain dan menerima duta besar negara lain karena semuanya harus memperhatikan pertimbangan DPR. Tujuan dari pertimbangan yang diberikan DPR ini memiliki fungsi yang cukup penting, supaya duta besar yang terpilih benar-benar mampu untuk membawa kepentingan Indonesia di dunia Internasional. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana mekanisme pengangkatan dan penerimaan duta dan konsul oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan, dan bagaimana persinggungan kewenangan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pengangkatan dan penerimaan duta dan konsul. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder, serta metode pengumpulan data berupa studi dokumen (kepustakaan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengangkatan dan penerimaan duta dan konsul oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan, dan untuk mengetahui persinggungan kewenangan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pengangkatan dan penerimaan duta dan konsul. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perubahan substansi Pasal 13 ayat (2) pasca amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan suatu cara yang dianggap perumus perubahan konstitusi untuk menghindari kekuasaan eksekutif (executive heavy) yang otoriter, oleh karena itu dalam pengangkatan Duta Besar, DPR diberi hak untuk memberikan pertimbangan, peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengangkatan Duta Besar hanya sebatas memberikan pertimbangan-pertimbangan, sehingga kata “pertimbangan” pada Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Presiden.

Actions (login required)

View Item