SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI YANG BELUM BERSERTIFIKAT DAN PENYELESAIANNYA (Studi Kasus Di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kambar Kabupaten Padang Pariaman)

Mohammad, Fadhly (2020) SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI YANG BELUM BERSERTIFIKAT DAN PENYELESAIANNYA (Studi Kasus Di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kambar Kabupaten Padang Pariaman). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (159kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (338kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (117kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (193kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Tanah Pusako Tinggi merupakan bagian dari harta pusako tinggi yang diwarisi secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pembagian peruntukan dalam pusako tinggi dikenal dengan istilah Ganggam Bauntuak yang berarti pembagian peruntukkan harta pusako tinggi bagi jurai/paruik dalam suatu kaum, tetapi bukanlah hak milik pribadi melainkan tetap jadi hak kolektif kaum. Penguasaan dan pengelolaan tanah pusako tinggi memiliki potensi timbulnya sengketa dalam sebuah kaum, jurai/Paruik. Terkait hal ini Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi berperan sebagai lembaga peradilan adat yang mengusahakan penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Rumusan masalah dalam Penelitian ini yakni bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi yang belum bersertifikat oleh KAN Pauh Kambar, kendala dalam proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi yang belum bersertifikat oleh KAN Pauh Kambar, dan bagaimana efektifitas putusan KAN terhadap penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi. Penelitian ini dilakukan di Kerapatan Adat Nagari Pauh Kambar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan ketua KAN Pauh Kambar dan para pihak yang bersengketa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya sengketa tanah pusako tinggi antara pihak Rasyidin sebagai penggugat dan pihak Khadijah sebagai tergugat adalah disebabkan pihak penggugat yang tidak paham bagaimana peruntukan dan penguasaan tanah pusako tinggi, sehingga penggugat merasa hanya pihaknya lah yang berhak atas tanah pusako tinggi padahal hubungan pihak penggugat dan tergugat merupakan satu kaum sehingga sama-sama berhak. Proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi antara pihak Rasyidin dan Khadijah ini dilakukan sesuai ketentuan adat bajanjang naiak batanggo turun dan diupayakan dengan perdamaian. Adapun kendala dalam penyelesaian sengketa ini adalah sulitnya mengumpulkan para pihak terkait, belum adanya pengaturan tentang panduan hukum acara peradilan adat dan struktur kelembagaan KAN Pauh Kambar yang masih belum baik. Maka dari itu, dibutuhkan peraturan perundang-undangan terkait dengan Hukum Acara Perdata Adat agar proses penyelesaian sengketa perdata adat dapat diselesaikan dengan baik. Kata Kunci :Sengketa Tanah Pusako Tinggi, Penyelesaian Sengketa melalui KAN.

Actions (login required)

View Item