PENGAWASANTERHADAP MALADMINISTRASI DALAM PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Maya, Yulita (2020) PENGAWASANTERHADAP MALADMINISTRASI DALAM PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (112kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (427kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (96kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (181kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (991kB)

Abstract

ABSTRAK Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian salah satunya adalah mengenai pembagian nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada anak dan mantan istri. Dalam proses pemberian nafkah tersebut, ditemui adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh instansi yang berwenang. Lembaga negara yang berwenang untuk mengawasi dugaan maladministrasi adalah Ombudsman. Maladministrasi yang terjadi adalah tidak memberikan pelayanan dan penundaan berlarut yang dilakukan oleh instansi terkait pemberian nafkah pasca perceraian tersebut. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan asas pelayanan publik yang harusnya memberikan pelayan publik yang optimal dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Adapun rumusan masalah yaitu pengawasan terhadap maladministrasi terkait pemberian nafkahterhadap istri dan anak oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dan bagaimana penyelesaian sengketa oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat?Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori kewenangan, keadilan dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (sociological research)yang bersifat deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat adalah bersifat pasif karena ombudsman baru bisa melaksanakan tugasnya apabila sudah ada laporan dari masyarakat yang dirugikan akibat adanya maladministrasi dalam proses penyelenggaraan negara yang dalam hal ini adalah maladministrasi yang yang dilakukan oleh pejabat instansi tertentu sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena masyarakattersebut tidak mendapatkan hak pasca bercerai dengan suami. Penyelesaian sengketa yang dilakukan adalah dengan dengan memanggil para pihak yang terkait dengan permasalahan ini, meminta klarifikasi kepada pihak terlapor dan pada tahp akhir akan dikeluarkan rekomendasi oleh Ombudsman. Namun penyelesaian sengketa juga dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak terlalu terikat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, jalan yang dipilih adalah win-win solution yang saling menguntungkan bagi para pihak namun tetap dalam pengawasan ombudsman dan ombudsman juga memberikan catatan perbaikan kedepan dalam proses penyelesaian maladministrasi tersebut. Kata Kunci: Ombudsman, Maladministrasi, Perceraian.

Actions (login required)

View Item