PENGELOLAAN KAWASAN BATAM MELALUI BADAN PENGUSAHAAN BATAM SERTA KAITANNYA DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

DEAN, LAPADCA MIRZAH (2016) PENGELOLAAN KAWASAN BATAM MELALUI BADAN PENGUSAHAAN BATAM SERTA KAITANNYA DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201409051129th_dean lapadca mirzah - 07 140 232.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (621kB)

Abstract

Batam merupakan darah industri yang pengelolaannya berada dibawah Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah kota Batam.Dalam hal ini teadapat dualism kepmimpinan yang hampir bisa dipastikan mengakibatkan konflik yang terjadi antara Badan Pengusahaan Batam dengan Pemerintah Kota Batam. Pada kenyataannya seringkali 2 badan yang sama-sama berkepentingan mengelola Kota Batam ini agar semakin maju dan berkembang malah menjadi penyebab terhambatnya kemajuan perkembangan Kota Batam. Permasalahan yang diteliti: Bagaimana Kedudukan Badan Pengusahaan Batam pasca berlakunya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bagaimana hubungan yuridis antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Batam dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bagaimana upaya mensinergikan peranan Badan Pengusahaan Batam dengan Pemerintah Kota Batam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian,kedudukan Badan Pengusahaan Batam pasca berlakunya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah tetap memiliki kewenangan dalam pengelolaan Batam.Apalagi sejak disahkannya PP Nomor 46 tahun 2007 jo PP Nomor 5 Tahun 2011 tentang FTZ (Free Trade Zone) Batam yang mempertegas posisi Otorita Batam menjadi Badan Pengusahaan Kawasan FTZ Batam. Hubungan yurudis antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Batam dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sama-sama berkepentingan mengelola Kota Batam ini agar semakin maju dan berkembang malah menjadi penyebab terhambatnya kemajuan perkembangan Kota Batam. Hal ini menimbulkan tidak adanya keselarasan di antara 2 badan tersebut dalam penerapan peraturan dan penanganan masalah di Kota Batam adalah sumbernya. Adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan beberapa kewenangan yang berakibat menimbulkan banyak sekali permasalahan dalam pengembangan kota, maka dapat disimpulkan bahwa dualisme pemerintahan di Kota Batam menimbulkan konflik vertikal dan horizontal. Adapun upaya mensinergikan peranan Badan Pengusahaan Batam dengan Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Dalam Negeri perlu segera membuat rencana untuk mensinergikan peranan Badan Pengusaha Batam dengan Pemerintah Kota Batam. Masing-masing pihak perlu menyamakan misi bahwa peranan utama lembaga pemerintahan adalah untuk melayani kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian, apapun peranan yang menjadi wewenang masing-masing pihak harus berorientasi untuk mempermudah dan memperlancar kepentingan publik.

Actions (login required)

View Item