Elwins, Syahputra (2020) PENYELESAIAN SENGKETA EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS TANAH ULAYAT DI KABUPATEN AGAM(Studi Perkara Nomor 749 PK/Pdt/2011). Masters thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (181kB) | Preview |
|
|
Text (Bab I)
Bab I.pdf - Published Version Download (446kB) | Preview |
|
|
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf - Published Version Download (97kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (98kB) | Preview |
|
Text (Tesis Full Text)
Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Eksekusi atas sebuah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (unkracht van gwijsde)merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian dalam suatu sengketa dipengadilan, untuk mendapat haknya pihak yang menang berharap dapat dilaksanakan eksekusi dan pihak yang kalah diharuskan mentaati dengan memenuhi kewajibannya sebagai mana tercantum dalam amar putusan, akan tetapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) pihak yang kalah sering kali tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, pelaksanaan putusan hakim tersebut dilakukan secara paksa oleh pihak pelaksana eksekusi dengan bantuan kekuatan umum seperti polisi. Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk membahas pokok permasalahan tesis ini mengenai “ Penyelesaian sengketa eksekusi putusan mahkamah agung atas tanah ulayat di kabupaten agam”. Adapun permasalahannya adalah Bagaimana pelaksanaan Eksekusi putusan Mahkamah Agung atas sengketa tanah ulayat di kanagarian Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Apa penyebab tidak dapat dilakukannya Eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 749PK/PDT/2011, Bagaimana penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak dalam menghadapi konflik yang terjadi terhadap pelaksanaan kebuntuan Eksekusi. Peneliti menggunakan metode penelitian yang berjenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu suatu penelitian ilmiah yang melihat bagaimana cara penyelesaiah hukum yang dilakukan apabila eksekusi tidak bisa dilaksanakan. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa: pertama, dalam hal paelaksanaan eksekusi mengacu pada ketentuan Pasal 1033 Rv yang dalam pelaksanaannya Ketua Pengadilan Lubuk Basung meminta bantuan aparat Kepolisian namun eksekusi tidak terlaksana karena adanya perlawanan dari pihak tergugat. Kedua, penyebab tidak terlaksananya putusan tersebut dikarenakan faktor yuridis dan faktor non yuridis, faktor yuridis berupa tanah yang akan dieksekusi tidak jelas batasnya, sedangkan faktor non yuridis yaitu pihak tereksekusi melakukan perlawanan secara fisik. Ketiga, penyelesaian yang ditempuh akibat tidak bisa terlaksananya eksekusi yaitu dengan membuat suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilegalisasi oleh Notaris dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeriberupa Berita Acara Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela. Kuncinya: Kesepakatan Perdamaian, Eksekusi, Putusan, Tanah Adat
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Primary Supervisor: | Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana (Tesis) |
Depositing User: | s2 kenotariatan kenotariatan |
Date Deposited: | 17 Sep 2020 08:08 |
Last Modified: | 17 Sep 2020 08:08 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/62127 |
Actions (login required)
View Item |