Gerakan Sosial Komite Penegakan Syariat Islam (KPSI) dalam Menegakkan Syariat Islam di Sumatera Barat

Husnul, Qolbi (2020) Gerakan Sosial Komite Penegakan Syariat Islam (KPSI) dalam Menegakkan Syariat Islam di Sumatera Barat. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (335kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (763kB) | Preview
Preview	Text (Bab VI) BAB VI Penutup.pdf - Published Version Download (296kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (312kB) | Preview
	Text (Fulltext) skripsi full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai gerakan sosial Komite Penegakan Syariat Islam (KPSI) Sumatera Barat dalam menegakkan syariat Islam di Sumatera Barat yang dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukan oleh KPSI Sumatera Barat dalam menegakkan syariat Islam pasca penolakan pembangunan Superblock Lippo pada tahun 2013. Gerakan Sosial yang dilakukan oleh KPSI Sumatera Barat belum terlihat jelas oleh masyarakat Sumatera Barat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gerakan sosial KPSI Sumatera Barat dalam menegakkan syariat Islam di Sumatera Barat pada periode 2014-2019. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial Islam oleh Noorhaidi Hasan dengan menggunakan empat indikator gerakan sosial yaitu, mobilisasi sumber daya, peluang politik, pembingkaian dan aliansi atau jaringan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif, teknik pengumpulan data berupa wawancara serta teknik pemilihan informan dengan metode snowball sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa gerakan yang dilakukan oleh KPSI Sumatera Barat dalam menegakkan syariat Islam di Sumatera Barat periode 2014-2019 berdasarkan teori gerakan sosial Islam Noorhaidi Hasan. Pertama, mobilisasi sumber daya dimana KPSI menegakkan syariat Islam tidak berdasarkan kepada rasa kekecewaan atau ketidakpuasan namun sebagai bentuk kekhawatiran KPSI Sumatera Barat terhadap dekadensi masyarakat terhadap agama Islam sehingga gerakan yang dilakukan murni sebagai organisasi Islam meskipun ada unsur politik didalam gerakan tersebut dan gerakannya mengatasnamakan umat Islam. Kedua, peluang politik dimana KPSI Sumatera Barat memanfaatkan peluang politik dengan melakukan dakwah dan dilakukan secara efektif oleh KPSI Sumatera Barat seiring dengan isu-isu agama yang membuat resah bagi umat Islam di Indonesia. Ketiga, pembingkaian dimana KPSI Sumatera Barat membingkai suatu wacana yang menjadi target mobilisasi pada gerakan sosial berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah, gagasan maupun gerakannya tidak disalurkan secara luas oleh beberapa media dikarenakan keterbatasan dana dan kemampuan yang dimiliki oleh KPSI Sumatera Barat. Keempat, aliansi atau jaringan dimana KPSI Sumatera Barat memiliki aliansi atau jaringan yang banyak untuk memperkuat gerakannya dalam menegakkan syariat Islam di Sumatera Barat. Namun, konflik kepentingan anggota KPSI Sumatera Barat mengakibatkan nama KPSI Sumatera Barat tenggelam.

Actions (login required)

View Item