PELAKSANAAN PEMUNGUTAN ZAKAT GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KABUPATEN SOLOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011

AZMINA, AL AQSATH (2016) PELAKSANAAN PEMUNGUTAN ZAKAT GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KABUPATEN SOLOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi full Text) 201409041136th_skripsi azmina al aqsath.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (827kB)

Abstract

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat adalah zakat fitrah dan zakat harta. Zakat gaji termasuk dalam kategori zakat harta. Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk pihak yang dikenai wajib zakat yang mana harta yang dimilikinya telah memenuhi syarat yang telah ditentukanya itu cukup senisab. Penerapan zakat gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru diterapkan oleh daerah-daerah yang ada di Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Dalam hal ini penulis mengangkat skripsi yang berjudul“ Pelaksanaan pemungutan zakat gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Solok berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Alasan pengambilan judul ini adalah untuk melihat ataupun mengetahui Pelaksanaan pemungutan zakat gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Solok berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai klasifikasi gaji PNS sebagai hasil profesi yang dikenakan wajib zakat, pelaksanaan pemungutan zakat gaji PNS dan pemanfaatan serta pengawasan terhadap pemanfaatan zakat gaji PNS oleh BAZNAS di Kabupaten Solok.Untuk menjawab permasalahan tersebut, adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan bersifat bersifat eksplanatoris. Sumber data dari kepustakaan dan lapangan. Jenis data adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulnya studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data diolah melalui proses editing dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pemotongan gaji terhadap PNS terkait zakat gaji ini tidak dipukul rata untuk semua PNS, namun berdasarkan pangkat dan jabatan masing-masing PNS. Pengelolaan zakat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam berdasarkan UU No 23/ 2011 serta PP No 14 /2014. Di Kabupaten Solok diatur dalam PERDA No 13/2003 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, serta dilaksanakan berdasarkan surat edaran Bupati Nomor 450/ 05/ Kesra-2014. Gaji Pegawai Negeri di lingkungan kabupaten solok melalui BAZ kabupaten solok disepakati sebesar 2,5% dari penerimaan kotor yang tertera pada amprah gaji (sebelum pemotongan lainnya) dan berlaku bagi seluruh pegawai negeri, BUMN, BUMD, dan instansi vertical yang berada di kecamatan, sekolah-sekolah, puskesmas dan lain-lain serta, bendaharawan/juru bayar tiap SKPD diberi wewenang untuk memungut setiap bulannya zakat PNS, dan menyetorkan ke rekening BAZ kabupaten. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa factor penghambat diantaranya, pihak bendahara masing-masing SKPD kabupaten Solok yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan terjadi penundaan penyetoran dan pihak yang mendistribusikan zakat tidak transparan dalam memberikan informasi terkait penyaluran zakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, tidak pernah ditemukan ketimpangan-ketimpangan dan penyelewengan Karena pengurus BAZNAS Kabupaten Solok melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagaimana program kerja BAZNAS Kabupaten.

Actions (login required)

View Item