KEDUDUKAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN KEJAKSAAN DALAM PENYELIDIKAN PERKARA KORUPSI SEBAGAI OBYEK PERMOHONAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN NO. 25/G/2015/PTUN-MDN)

Leni, Eva Nurianti (2020) KEDUDUKAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN KEJAKSAAN DALAM PENYELIDIKAN PERKARA KORUPSI SEBAGAI OBYEK PERMOHONAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN NO. 25/G/2015/PTUN-MDN). Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (240kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (437kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR/PENUTUP) PENUTUP, KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (124kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (131kB) | Preview
	Text (TESIS FULL) TESIS TURNITIN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara didasarkan pada obyek berupa Keputusan dan/atau tindakan yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN) dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan (UU AP).Dalam Putusan No. 25/G/2015/PTUN-MDN, Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan didudukkan sebagai obyek permohonan penyalahgunaan wewenang.Berdasarkan fakta tersebut dilakukan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji dan menganalisis kasus (case approach) dengan pendekatan Undang-undang (statute approach) dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum tentangbagaimana batasan penyalahgunaan wewenang yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negaradan bagaimana kedudukan Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan dalam penyelidikan perkara korupsi dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.Kesimpulan hasil penelitian diperoleh bahwa batasan penyalahgunaan wewenang yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan dan/atau tindakansebagaimana yang dinormakan dalam UU PERATUN dan UU AP.Kekosongan norma beracara penyalahgunaan wewenang dalam UU Peratun membuat Hakim dan Pengacara kurang tepat menentukan dasar hukumdalam menempatkan Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan sebagai obyek dalam permohonan penyalahgunaan wewenang pada saat perkara No. 25/G/2015/PTUN-MDN bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Kekosongan norma diisi oleh Perma No. 4 Tahun 2015 yang memberi batasan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam permohonan penyalahgunaan wewenang setelah adanya hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan sebelum adanya proses pidana. Surat Permintaan Keterangan Kejaksaan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan KUHAP tidak dapat didudukkansebagai obyek berdasarkan norma Pasal 2 huruf d UU No. 9 Tahun 2004, sehinggaPenulis memberi saranPresiden dan/atau DPR perlu merancang perubahan pada UU PERATUN sehingga harmonis dengan norma baru yang dihadirkan UU AP dan diharapkanHakim dan Pengacara sebagai penegak hukum dan keadilanmenjalankan normaUndang-undang tersebut dengan beretika sehingga tidak tersesat dalam menentukan obyek permohonan penyalahgunaan wewenang. Kata kunci : Keputusan Tata Usaha Negara, Kompetensi Absolut, Penyalahgunaan Wewenang. POSITION OF ATTORNEY GENERAL’S STATEMENT REQUESTLETTER IN CORRUPTION INVESTIGATIONS AS AN OBJECT OF VOLUNTARYPETITIONOFTHE ABUSE OF AUTHORITY IN THE STATE ADMINISTRATIVE JUSTICE (STUDY OF DECREE NO. : 25 / G / 2015 / PTUN-MDN) by : Leni Eva Nurianti (1820119010) (Supervised by : Dr. Yuslim, S.H., M.H. dan Dr. Khairani, S.H., M.H. ABSTRACT The absolute authority of the State Administrative Justice in examining, deciding and resolving State Administration Disputes is based on the object in the form of a Decree and / or action regulated in the State Administrative Justice Law (PERATUN Law) and the Government Administrative Law (AP Law). In Decision No. 25 / G / 2015 / PTUN-MDN, Attorney General's Statement Request Letter is placed as an object of request for abuse of authority. Based on this fact, normative legal research is conducted which aims to study and analyze the case approach using the statute approach and other regulations relating to legal issues concerning how to limit the misuse of authority which becomes the absolute competence of the State Administrative Court and how it stands Request Letter of Attorney General's Statement in investigating corruption cases in the Administrative Procedure Law. The conclusion of the research results is that the limits on the abuse of authority that become the absolute competence of the State Administrative Justice are decisions and/or actions as normalized in the PERATUN Law and the AP Law. The absence of norms for the abuse of authority in the Peratun Law makes the Judges and Lawyers not properly determine the legal basis in placing anAttorney General's Statement Request Letter as an object in the request for abuse of authority at the time of case No. 25 / G / 2015 / PTUN-MDN rolling in the Medan State Administrative Court. The absence of norms was filled by Perma No. 4 of 2015 which sets limits on the absolute competence of the State Administrative Justice in the application for abuse of authority after the results of the Government Internal Oversight Control and before the criminal process. An Attorney General's Statement Request Letter issued based on the provisions of KUHAP cannot be placed as an object based on the norms of Article 2 letter d of Law No. 9 of 2004, so that the author advises the President and /or the Parliament to design changes to the PERATUN Law so that it is harmonious with the new norms presented by the AP Law and it is expected that Judges and Lawyers as law enforcers and justice enforce the Law norms these laws are ethical so that they do not get lost in determining the object of the request for abuse of authority. Keywords: State Administration Decisions, Absolute Competence, Abuse of Authority.

Actions (login required)

View Item