MEKANISME PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PADANG TAHUN 2017

Rafali, Muhammad (2018) MEKANISME PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PADANG TAHUN 2017. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover TA) Cover.pdf - Published Version Download (78kB) | Preview
Preview	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (185kB) | Preview
Preview	Text (BAB V PENUTUP) BAB V PENUTUP.pdf - Published Version Download (155kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (175kB) | Preview
	Text (TA FULL RAFALI MUHAMMAD) TA FULL RAFALI MUHAMMAD.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk meringankan Walikota dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian dan pelaksanaannya. BAPPEDA dibuat berlandaskan kebutuhan, pertumbuhan serta kemajuan di dalam Bidang Pemerintahan serta kemajuan teknologi untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di Bidang Pemerintahan. Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu memberikan kewenangan, keleluarsaan bagi Daerah agar bisa direncanakan dan ditetapkannya tentang kebijakan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah dituntut agar lebih mandiri didalam aspek perintis pembangunan daerah dapat memaksimalkan sumber daya dalam pembangunan daerah itu sendiri. Untuk mencapai misi tersebut, diperlukan perencanaan agar bisa menetapkan tujuan dan menentukan langkah apa saja yang diperlukan (Tarigan, 2004). Perencanaan pembangunan daerah sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Mekanisme dalam perencanaan pembangunan, sangat dibutuhkan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tujuan dari perencanaan pembangunan ialah membuat program pembangunan akurat sesuai arah yang dituju. Rencana dari pembangunan yang akan dijalankan tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga dalam pelaksanaannya mudah melakukan 2 pengontrolan merupakan kepentingan dari perencanaan pembangunan. Oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai lembaga yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang diatur Undang- undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bertanggung jawab dalam pembentukkan rencana, penentuan rencana, pengoperasian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah. Tujuan dari perencanaan pembangunan yaitu agar dapat memaksimalkan penggunaan potensi dan mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Akan tetapi, penerapannya tidaklah mudah, karena banyaknya masalah diantarnya terkait kuranngnya konsistensi perencanaan dan materi hingga permasalahan di lapangan. Pemerintah daerah dalam perancangan dan pengaturan pembangunan sangatlah terbatas melihat kapasitas dari daerah yang berbeda. ( Bastian, 2006 ) Selain permasalahan di atas, setiap daerah pasti memiliki permasalahan yang spesifik. Perbedaan ini berdampak pada rencana pembangunan yang dilakukan pada daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan daerah sebaiknya bergantung pada permasalahan yang ada pada daerah tersebut. Akan tetapi sebenarnya permasalahan dari tiap daerah sering tidak sesuai dengan struktur perencanaan pemerintah. ( Bastian, 2006 ) Mekanisme penentuan prioritas perencanaan pembangunan, benar-benar diperlukan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam bentuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hal ini berguna sebagai dokumen perencanaan tahunan, jadi setiap daerah mesti mengadakan 3 forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang). Dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat propinsi, termasuk mengadakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Propinsi, Kabupaten dan Kota (Forum SKPD). Semua data yang didapatkan dari Musrembang sangat diperlukan yang nantinya akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang berkaitan dalam pendanaan anggaran daerah.

Actions (login required)

View Item