PROSEDUR PENGGAJIAN GAJI PEGAWAI KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT

Aldo, Berlian (2018) PROSEDUR PENGGAJIAN GAJI PEGAWAI KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover) COVER TUGAS AKHIR ALDO-dikonversi.pdf - Published Version Download (109kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I-dikonversi.pdf - Published Version Download (191kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (211kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (311kB) | Preview
	Text (Full Text) pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sari (2011), menjelaskan bahwa sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) disebutkan sebagai salah satu faktor pendukung terjadinya serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan ekonomi pada sebuah perusahaan atau instansi. Baik di perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah milik negara. Seiring berkembangnya zaman sistem manajemen sumber daya manusia pun ikut berkembang, salah satunya sistem manajemen pengolahan data yang terkait dengan pengelolaan pegawai perusahaan secara efektif. Hariandja (2008), berpendapat bahwa “ Gaji merupakan salah satu unsur yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai, sebab gaji adalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pegawai, sehingga dengan gaji yang diberikan pegawai akan termotivasi untuk bekerja lebih giat. Jadi gaji merupakan balas jasa terhadap para pekerja dari pemberi kerja yang bergabung dalam kegiatan usaha yang menghasilkan produk dalam bentuk barang dan jasa. Pemberian gaji sesuai dengan golongan pegawai, jabatan, lama berkerja dan tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap motivasi kerja dan kesejahteraan seorang pegawai. Penggajian merupakan kegiatan rutin perusahaan setiap bulannya. Penggajian merupakan salah satu pengeluaran perusahaan yang relatif cukup besar. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang baik dan jelas dalam hal penggajian agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam transaksi sehingga terciptanya transparansi antara perusahaan dengan pegawai agar tidak terjadinya kecurangan. Dalam suatu instansi dibutuhkan prosedur yang digunakan untuk mendukung aktivitas yang dilakukan Instansi .Salah satu prosedur yang digunakan (diterapkan) pada suatu instansi adalah prosedur penggajian .prosedur penggajian tidak kalah pentingnya dengan sistemsistem lain yang ada pada suatu perusahaan, karena menyangkut kesejahteraan pegawai dan secara tidak langsung juga mempengaruhi kelangsungan hidup pegawai. Oleh karena itu prosedur penggajian perlu mendapat perhatian khusus. Mengingat gaji merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada pegawai yang bekerja pada perusahaan ,sehingga perlu sistem yang mengatur atau mengawasi berlangsungnya proses penggajian. Pada Instansi pemerintah, aturan penggajian diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 8 tahun 1974 dan UU Nomor 43 Tahun 1999, yaitu “ Setiap pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Actions (login required)

View Item