KEPASTIAN HUKUM DALAM PENAHANAN TERDAKWA TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT

Herri, Hendra (2020) KEPASTIAN HUKUM DALAM PENAHANAN TERDAKWA TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT. Masters thesis, Program Magister Ilmu Hukum.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (270kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (469kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir) Bab Akhir.pdf - Published Version Download (182kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (191kB) | Preview
	Text (Full Tesis) TESIS HERRI HENDRA FIX.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENAHANAN TERDAKWA TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT (Herri Hendra, 1820112055, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 134 halaman, 2020) ABSTRAK Kekerasan dan penganiayaan terhadap anak justru menjadi salah satu masalah yang memiliki urgensi tinggi di kehidupan modern saat ini. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak. Namun terhadap pelanggaran pasal tersebut, tidak dapat dilakukan penahanan karena berdasarkan Pasal 21 KUHAP. Sementara terhadap tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, dapat dilakukan penahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP dengan alasan subjektif dan objektif. Dalam praktek penegakan hukum di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Penegak Hukum tetap melakukan penahanan terhadap terdakwa kekerasan terhadap anak. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penahanan terhadap terdakwa kekerasan terhadap anak. Permasalahan dalam tesis ini adalah 1. Bagaimana pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam penahanan terdakwa pada tindak pidana kekerasan terhadap anak?. 2. Bagaimana kepastian hukum dalam penahanan terdakwa pada tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat?; Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. penahanan terdakwa pada tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat menimbulkan ketidakpastian hukum baik secara normatif maupun secara praktek. 2. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam penahanan terdakwa pada tindak pidana kekerasan terhadap anak didasarkan atas pertimbangan untuk melindungi anak dari ancaman pengulangan tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh terdakwa tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut. Untuk perbaikan kedepannya diperlukan 1. Pemerintah dan DPR perlu melakukan revisi terhadap UU Perlindungan Anak, dan 2. Penegakan Hukum, khususnya Penuntut Umum perlu menerapkan ketentuan pengenai penahanan tersebut dengan sangat bijaksana. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Penahanan, Tindak Pidana, Kekerasan, Anak.

Actions (login required)

View Item