PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (STUDI KASUS KOTA BUKITTINGGI)

Patricia, Filenty (2016) PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (STUDI KASUS KOTA BUKITTINGGI). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201409021423nd_draft skripsi pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (818kB)

Abstract

Hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan seluruhnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun tidak berlakunya lagi RSBI/SBI di dalam Sistem Pendidikan khususnya di Bukittinggi, tidak membawa perubahan mendasar pasca perubahan putusan tersebut. Berdasarkan uraian diatas adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan terkait dengan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). 2) Bagaimana implikasi hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional(RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Adapun tujuan dari penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait dengan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). 2) Untuk mengetahui implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUUX/ 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasioanl (RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut secara akurat, digunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan masalah. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Pendidikan Kota bukittinggi, SMA N 1 Bukittinggi, dan SMP N 1 Bukittinggi dapat diketahui bahwa 1) Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Konstusi dalam menjatuhkan putusan terkait dengan penyelenggaraan RSBI/SBI, yaitu: Pertama, pemahaman dan penekanan pada bahasa asing berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia. Kedua, terjadi diskriminasi pendidikan. Ketiga, terkait komersialisasi pendidikan. 2) Implikasi hukum yang ditimbulkan terkait putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan RSBI/SBI harus dihentikan dan seluruh peraturan pelaksana penyelenggaraan RSBI/SBI otomatis tidak berlaku lagi.

Actions (login required)

View Item