ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 14/PUU-XI/2013 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

JEFRI MURFI 0910113470, JEFRI MURFI 0910113470 (2015) ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 14/PUU-XI/2013 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (skripsi full text) 201501261147th_skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan amanat Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945, bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia,dikenal lembaga peradilan baru yang berada dalam kekuasaan kehakiman yang disebut Mahkamah Konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi dikontruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat, yang bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.1

Actions (login required)

View Item