PENERAPAN REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA PERKARA NOMOR 471/PID.SUS/2019/PN.PDG

Dhani Alfarid, Dhani (2020) PENERAPAN REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA PERKARA NOMOR 471/PID.SUS/2019/PN.PDG. Masters thesis, Program Magister Ilmu Hukum.

[img]
Preview
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version

Download (343kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab I)
BAB I.pdf - Published Version

Download (436kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab Akhir)
BAB Akhir.pdf - Published Version

Download (198kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
Daftar PustakaTesis.pdf - Published Version

Download (218kB) | Preview
[img] Text (Full Tesis)
TESIS TURNITIN DHANI.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

PENERAPAN REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA PERKARA NOMOR 471/PID.SUS/2019/PN.PDG (Dhani Alfarid, 1820112020, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 162 Halaman, 2020) ABSTRAK Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika guna menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum. Ruang lingkup permasalahan yakni:1) Bagaimanakah penerapan rekomendasi tim asesmen terpadu terhadap Penyalahguna Narkotika di tingkat penyidikan dan penuntutan pada Perkara Nomor 471/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg. 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa Penyalahguna Narkotika pada Perkara Nomor 471/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg. Metode pendekatan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitiannya adalah deskriptif. Kesimpulan yang penulis dapat dari hasil penelitian ini adalah 1) Hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu yang menyatakan tersangka adalah korban Penyalahguna Narkotika dengan pola pemakaian Reguler dan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis rawat inap di Lembaga rehabilitasi RSJ. HB. Sa’anin selama 6 (enam) bulan pada perkara Nomor 471/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg) belum dilaksanakan oleh Penyidik dan Penuntut umum, karena tidak adanya peraturan yang tegas yang mewajibkan penyidik maupun penuntut umum untuk menempatkan tersangka atau terdakwa kedalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial berdasarkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu, sehingga kemanfaatan hukum dari pelaksanaan asesmen untuk tujuan pemulihan tidak dirasakan oleh tersangka dan atau terdakwa. 2) Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa pada perkara Nomor 471/Pid.Sus/2019/Pn.Pdg belum sesuai dengan yang diamanatkan secara keseluruhan pada Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mewajibkan hakim untuk memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian hakim juga tidak mempertimbangkan Hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu serta mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga tujuan hukum untuk memberi manfaat kepada terdakwa dalam rangka penyembuhannya tidak dapat dirasakan oleh terdakwa. Adapun saran yang dapat dikemukan adalah agar penyidik dan penuntut umum lebih optimal dalam melaksanakan peraturan terkait penempatan tersangka atau terdakwa sesuai hasil asesmen, kemudian dalam memutuskan perkara Pasal 127 ayat (1) agar hakim memperhatikan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) serta menyarankan kepada pembuat UU untuk mengubah kata “dapat” Pasal 103 ayat (1) menjadi kata “wajib” agar sejalan dengan Pasal 54, supaya adanya ketegasan yang mengamanatkan kepada penegak hukum bahwa setiap penyalahguna narkotika sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kata Kunci: Asesmen, Penyalahguna Narkotika

Item Type: Thesis (Masters)
Primary Supervisor: Dr. Aria Zurnetti, SH., M.Hum
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana (Tesis)
Depositing User: s2 ilmu hukum
Date Deposited: 18 Aug 2020 06:57
Last Modified: 18 Aug 2020 06:57
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/60222

Actions (login required)

View Item View Item