PENYELESAIAN SENGKETA PENDAFTARAN TANAH MILIK KAUM DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DIHKA, ALMIRA FAITH (2016) PENYELESAIAN SENGKETA PENDAFTARAN TANAH MILIK KAUM DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201409021123nd_dihka almira f.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (770kB)

Abstract

Tanah sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia dan juga merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia.Arti tanah bagi kehidupan manusia yaitu karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah.Luasnya tanah yang dapat dimiliki oleh manusia terbatas, sedangkan jumlah manusia semakin bertambah dari waktu ke waktu.Dalam proses pendaftaran tanah tidak jarang ditemukan berbagai permasalahan yang berujung sengketa.Hal ini tentunya menghambat proses pendaftaran tanah tersebut.Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:1)Apakah penyebab timbulnya sengketa pendaftaran tanah milik kaum di Kabupaten Lima Puluh Kota.2)Bagaimana penyelesaian sengketa pendaftaran tanah milik kaum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa penyebab timbulnya sengketa pendaftaran tanah di kabupaten Lima Puluh Kota adalah(1)Tidak adanya kesepakatan antara anggota kaum atau anggota kaum yang tidak terlibat dalam pembuatan kesepakatan hukum,(2)Tanah yang akan di daftarkan masih dalam keadaan bersengketa,(3)Tidak menghadirkan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dengan pemegang hak yang bersangkutan ketika dilakukan pengukuran.Apabila hal ini terjadi maka dapat melakukan proses penyelesaian sengketa pendaftaran tanah pada kantor pertanahan kabupaten lima puluh kota dengan prosedur sebagai berikut:1)mengajukan keberatan secara tertulis dan memasukan kedalam Loket Bidang Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota.2)Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan surat kepada Lembaga Adat Nagari(LAN) setempat yang berisikan agar dapat dicarikan solusi dari sengketa pertanahan ini secara musyawarah 3)Seksi sengketa,Konflik dan Perkara melakukan pemanggilan terhadap para pihak yang bersengkea dengan mengirimkan surat panggilan kepada pihak yang bersengketa tersebut.4) BPN mempersiapkan daftar hadir dan dokumen-dokumen yang telah diperlukan dalam melaksanakan mediasi.5)Setiap kegiatan mediasi dituliskan dalam Berita Acara Mediasi.6)Mediasi yang telah dilakukan,BPN melakukan analisa terhadap permasalahan yang terjadi.

Actions (login required)

View Item