IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALIHAN KEWENANGAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI (STUDI DI PROVINSI SUMATERA BARAT)

Wilda, Sumarsyah (2020) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALIHAN KEWENANGAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI (STUDI DI PROVINSI SUMATERA BARAT). Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER_DAN_ABSTRAK[1].pdf - Published Version Download (64kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) BAB_1[1].pdf - Published Version Download (201kB) | Preview
Preview	Text (Bab 7) BAB_7[1].pdf Download (183kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR_PUSTAKA[1].pdf Download (398kB) | Preview
	Text (Tesis Full) TESIS[1].pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Nama : Wilda Sumarsyah Program Studi : Magister Administrasi Negara Judul : Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten atau Kota ke Pemerintah Provinsi (Studi di Sumatera Barat) Disahkannya UNDANG-UNDANGNo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka terjadi peralihan dalam pengelolaan yang berhubungan dengan bidang pendidikan menengah. UNDANG-UNDANGNo 23 Tahun 2014 mendelegasikan bahwa kewenangan pengelolaan sekolah menengah atas yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten atau kota diserahkan ke pemerintah provinsi. Tujuan dari penelitian ini, untuk menjelaskan implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas ke Pemerintah Provinsi di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelotian deskriptif kuantitatif, dengan pendekatan survei. Hasil dari penelitian sesuai dengan teori Edward C III bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi berhubungan positif dan signifikan terhadap implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten atau Kota ke Pemerintah Provinsi di Provinsi Sumatera Barat. Demikian juga secara parsial ditemukan bahwa variabel-variabel tersebut berhubungan positif dan signifikan terhadap implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten atau Kota ke Pemerintah Provinsi di provinsi Sumatera Barat. Kata kunci : hubungan, komunikasi, sumber daya, sikap, struktur, birokrasi, implementasi

Actions (login required)

View Item