PERMASALAHAN DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BUKITTINGGI

Florent, Filenty (2020) PERMASALAHAN DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BUKITTINGGI. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (209kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (559kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (198kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (283kB) | Preview
	Text (Skripsi Full) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan merupakan salah satu bentuk dari Perda yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Untuk menjalankan Perda ini maka diperlukannya aparat penegak hukum yaitu Satpol PP. Seiring dengan ditetapkannya Perda ini masih banyak terjadi pelanggaran baik dilakukan oleh warga masyarakat maupun badan hukum. Hal ini seharusnya diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan di dalam Perda. Akan tetapi kenyataannya pelanggaran tersebut hanya dikenakan denda yang pengaturannya ada di dalam ketentuan peraturan daerah yang bukan secara khusus mengatur mengenai persampahan. Berdasarkan uraian diatas adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimanakah penegakan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Bukittinggi. 2) Apakah permasalahan yang ditemui dan solusi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 di Kota Bukittinggi. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut secara akurat, digunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, dan Dinas Satpol PP Bukittinggi dapat diketahui bahwa 1) Penegakan dari Perda Nomor 5 Tahun 2014 didasakan pada pelanggaran pada Pasal 20 dan akan dikenakan ketentuan yang ada di dalam Pasal 59 ayat (1) dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat karena tergolong ke dalam tindak pidana ringan. Namun karena ancaman pidana yang terlalu berat, maka penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 merujuk pada Perda Nomor 3 Tahun 2015 dengan sanksi pidana yang tergolong tidak berat dan dikenakan sanksi administratif saja bagi pelanggar. Pelaksanaan patroli sebagai bentuk penegakan perda ini juga dilakukan oleh Satpol PP didampingi dengan DLH. Tercatat telah terjadi sebanyak 60 kasus pelanggaran dari tahun 2017 hingga awal 2020. 2) Permasalahan yang ditemui Satpol PP dalam penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 adalah kurangnya partisipasi masyarakat, koordinasi Satpol PP bersama DLH serta adanya substansi yang tidak dimasukkan di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Satpol PP dan DLH berupaya melakukan sosialisasi dan untuk penerapan sanksi pidana digunakan Perda lain yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Actions (login required)

View Item