PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Aurellia, Arizal (2020) PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER & ABSTRAK) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (137kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (319kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (99kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (108kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Diskresi merupakan kewenangan kepolisian dalam mengambil tindakan menurut penilaiannya sendiri dan lebih mengedepankan prinsip moral daripada pertimbangan hukum. Kewenangan diskresi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat di dalam Pasan 18 Ayat (1) dan (2). Tindak pidana penganiayaan diatur pada Pasal 351-356 KUHP. Salah satunya tindak pidana penganiayaan ringan Pasal 352 yang dilaporkan ke Polresta Padang. Metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti yaitu pertama, bagaimana pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polresta Padang, kedua, apasaja hambatan yang dialami Kepolisian Resor Kota Padang dalam melaksanakan diskresi kepolisian terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan, ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi hambatan dari pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Dari hasil penelitian, pelaksanaan diskresi kepolisian pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dilakukan dari adanya laporan polisi yang dilaporkan ke Polresta Padang hingga adanya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yaitu pelapor dan juga terlapor. Hambatan dari pelaksanaan diskresi kepolisian pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan diantanya adalah penegak hukum yaitu kepolisian kurang maksimal dalam menjalaankan peranannya, terjadinya suatu ketimpangan antara hukum yang akan ditegakkan dengan kepentingan hukum yang berlaku di masyarakat,keadaan individu masyarakat atau kelompok masyarakat yang hidup di kota Padang mempunyai ciri khas tertentu dalam menyelesaikan permasalahan, kurangnya sarana dan fasilitas yang memadai. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengahadapi hambatan adalah Meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan kepolisian, Perbaikan dibidang hukum, Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum positif yang berlaku,meningkatkan sarana dan fasilitas seperti Mempublikasikan, menerapkan dan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang adanya program unggulan Kepolisian Resort Kota Padang yaitu Palanta Mediasi dan aplikasi E- Palanta Mediasi. Kata Kunci : diskresi, penyidikan, penganiaayan.

Actions (login required)

View Item