Ananta, Trifani (2020) PERANAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (213kB) | Preview |
|
|
Text (Bab I)
Bab I.pdf - Published Version Download (433kB) | Preview |
|
|
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf - Published Version Download (197kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (326kB) | Preview |
|
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Pasal 54-59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan rehabilitasi seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan cara wajib lapor. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika disusun untuk memberikan kejelasan serta menguraikan secara tegas mengenai Institusi Penerima Wajib Lapor bagi pecandu narkotika serta bagaimana tata cara pelaksanaan wajib lapor, sehingga tujuannya dapat tercapai dengan optimal untuk mendukung keberhasilan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Permasalahan dalam skripsi ini adalah, 1)Bagaimanakah peran Institusi Penerima Wajib Lapor dalam penanggulangan kejahatan narkotika di kota Padang?.2)Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Institusi Penerima Wajib Lapor dalam proses penanggulangan kejahatan narkotika ? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Di Kota Padang terdapat 7 lokasi Institusi Penerima Wajib Lapor, diantaranya: 1)Puskesmas Seberang Padang 2)Puskesmas Andalas 3)Rumah Sakit Bhayangkara 4)RSUP Dr M Djamil Padang 5)Rumah Sakit HB Saanin Padang 6)Klinik Biddokes Polsa Sumbar 7)Klinik Pratama BNNP Sumbar. Berdasarkan penelitian dilakukan, diperoleh hasil, yakni : 1) Peranan Institusi Penerima Wajib Lapor dalam penanggulangan kejahatan narkotika di kota Padang belum terlaksana secara optimal, sehingga tujuan adanya aturan ini belum tercapai secara maksimal, dikarenakan dari tujuh Institusi Penerima Wajib Lapor yang ada masih adanya Institusi Penerima Wajib Lapor yang tidak aktif dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi para korban dan penyalahgunaan narkotika. 2) Ada beberapa kendala yang dihadapi Institusi Penerima Wajib Lapor dalam proses penanggulangan kejahatan narkotika, diantaranya yaitu : jumlah tenaga medis yang terlatih belum mencukupi, fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang, kesadaran dari pecamdu dan penyalahguna yang masih kurang, kurangnya perhatian dan motivasi dari keluarga, serta pandangan buruk dari masyarakat terhadap seorang penyalahguna narkotika. Kata kunci : Institusi Penerima Wajib Lapor, Kejahatan Narkotika, Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Prof.Dr. Ismansyah, S,H., M.H |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 05 Aug 2020 04:26 |
Last Modified: | 05 Aug 2020 04:26 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/59910 |
Actions (login required)
View Item |