Prosedur Administrasi Dan Persyaratan Pengurusan Hak Peserta Aparatur Sipil Negara Di PT TASPEN (Tabungan Dan Asuransi Pensiun) Cabang Bukittinggi Sumatera Barat

Hariva, Ajri (2020) Prosedur Administrasi Dan Persyaratan Pengurusan Hak Peserta Aparatur Sipil Negara Di PT TASPEN (Tabungan Dan Asuransi Pensiun) Cabang Bukittinggi Sumatera Barat. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover) COVER TUGAS AKHIR.pdf - Published Version Download (178kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1 PENDAHULUAN) BAB 1 PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (415kB) | Preview
Preview	Text (BAB 5 PENUTUP) BAB V AKHIR (PENUTUP).pdf - Published Version Download (225kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (289kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) TUGAS AKHIR FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Dalam mencapai tujuan negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan orang yang mengabdi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang selalu setia terhadap Undang-undang dasar 1945 dan Pancasila. Oleh sebab itu perlunya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kemampuan dan bekerja secara professional agar tugas yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut harus diberikan hak-haknya dalam bentuk gaji dan tunjangan lainnya. Peranan (ASN) terhadap pembangunan negara perlu diberikan kesejahteraan serta perlindungan baginya dalam meningkatkan produktivitas kerja . Dalam Upaya meningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta keluarga, maka dilakukan suatu program Pensiun Aparatur Sipil Negara mulai dari Jaminan Keselamatan Kerja (JKK), Tanggungan untuk Hari Tua (THT), sampai kepada Jaminan Kematian (JKM). Dalam Keputusan Menteri Republik Indonesia no: 338/MP/1960 dikatakan bahwa “Perlunya pembentukan jaminan sosial bagi Aparatur Negeri dan keluarganya ketika mengakhiri pengabdiannya kepada Negara”. Penyelenggaraan Program ini untuk kesejahteraan hari tua Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu memberikan suatu jaminan keuangan bagi peserta yang tidak mampu lagi bekerja dikarenakan sudah tua atau mencapai usia yang tidak produktif 2 lagi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Maka negara/pemerintah memberikan wewenang kepada PT TASPEN untuk menyelenggarakan atau mengelola Program Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). PT TASPEN (Persero) ialah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak atau menangani kesejahteraan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). PT TASPEN (Persero) ini menyelenggarakan 4 program utama yang diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) yng memasuki usia pensiun yaitu Program Pensiun, Tabungan Hari tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan PP nomor 70 tahun 2015 pada tanggal 16 September 2015 yaitu tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara, kemudian pada tanggal 29 Desember 2017 terjadi revisi dengan PP nomor 66 tahun 2017. Oleh karena itu, Pada tanggal 1 Juli 2015 pemerintah mempercayai kepada PT TASPEN (Persero) dalam mengelola atau menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Prosedur sendiri merupakan serangkaian urutan kegiatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam melaksanakan suatu pekerjan yang dijalankan oleh semua pegawai didalam bekerja agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. 3 Urutan atau prosedur administrasi yang logis dan sederhana ini dapat mempermudah dan mempelancar kegiatan yang dilaksanakan dalam pengurusan hak peserta Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga memberikan kepuasan bagi para peserta itu sendiri. Dengan prosedur administrasi yang fleksibel, proses pembayaran klim akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka akan membuat para peserta beserta keluarganya dapat lebih cepat menikmati hak atas nilai manfaatnya di usia lanjut

Actions (login required)

View Item