PENERAPAN PASAL 18 AYAT (1) UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM PUTUSAN PENGADILAN MILITER PADANG NO.105-K/PM 1-03/AL/XL/2012 MENGENAI PERBUATAN MENGHALANG – HALANGI KERJA WARTAWAN

SURYA, PURNAMA (2016) PENERAPAN PASAL 18 AYAT (1) UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM PUTUSAN PENGADILAN MILITER PADANG NO.105-K/PM 1-03/AL/XL/2012 MENGENAI PERBUATAN MENGHALANG – HALANGI KERJA WARTAWAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201408281633th_skripsi surya purnama.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (932kB)

Abstract

Seiring dengan berkembangnya demokrasi di Indonesia, kemerdekaan dan kebebasan pers di Indonesia mulai mendapatkan ruang setelah reformasi tahun 1998. Kemerdekaan pers merupakan perwujudan dari hak untuk memperoleh informasi dan menyatakan pendapat tanpa rasa takut yang menjadi prasyarat mutlak bagi demokrasi modern yang beradab. Jaminan kebebasan pers adalah sesuatu keharusan dalam sebuah Negara Demokrasi , karena Kebebasan Pers merupakan salah satu dimensi esensial dalam Pengakuan Hak Asasi Manusia , seperti yang di tegaskan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia1 : “ Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat,dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tidak memandang batas – batas (wilayah) ”. Hal yang senada juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28F Undang – Undang dasar 19452, yaitu: “ setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Actions (login required)

View Item