TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN SANKSI EKONOMI OLEH AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAN TERKAIT PROGRAM NUKLIR

AFRIZAL, AFRIZAL (2013) TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN SANKSI EKONOMI OLEH AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TERHADAP IRAN TERKAIT PROGRAM NUKLIR. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 1059.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (940kB)

Abstract

Nuklir oleh banyak pihak dianggap sebagai sumber energi yang berkelanjutan dan mengurangi emisi karbon. Dalam perkembangannya, tekhnologi nuklir dipengaruhi oleh situasi politik sehingga mengarah kepada pembuatan senjata dengan daya pemusnah yang sangat besar. Hancurnya kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada saat Perang Dunia II adalah bukti betapa dahsyatnya dampak yang diakibatkan oleh bom nuklir. Oleh sebab itu, diadakanlah suatu perjanjian yang pada intinya bertujuan untuk non-proliferasi, perlucutan senjata nuklir yang telah ada, dan hak menggunakan tenaga nuklir untuk kepentingan damai. Yang demikian itu di bawah kontrol Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dibebankan kepada suatu badan yang berada di bawah naungannya, yaitu Badan Tenaga Atom Internasional. Iran sebagai negara yang berdaulat ternyata telah mengembangkan program nuklir sejak tahun 1950-an yang dirintis melalui program Atom Untuk Perdamaian. Program ini adalah upaya Amerika Serikat dalam menyediakan peralatan dan informasi nuklir kepada sekolah-sekolah, rumah sakit, dan lembaga penelitian di Amerika Serikat dan juga seluruh dunia. Setelah ambil bagian dalam perjanjian Non-Proliferasi, Iran menyatakan untuk melanjutkan program nuklirnya dan tunduk di bawah verifikasi Badan Tenaga Atom Internasional. Rupanya media mencurigai adanya kepentingan militer pada pengembangan tekhnologi nuklir di Iran, yaitu upaya untuk membuat senjata nuklir. Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian menentukan sikap dengan melakukan inspeksi ke fasilitasfasilitas nuklir Iran melalui Badan Tenaga Atom Internasional. Kesimpulannya, tidak ada bukti bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir. Lalu pada tahun 2002, isu tersebut kembali muncul. Badan Tenaga Atom Internasional juga berupaya menjalin kerja sama dengan Iran. Akan tetapi, beberapa tindakan Iran dianggap arogan sehingga mengganggu stabilitas perdamaian. Iran kemudian diadukan ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diminta untuk menghentikan program nuklirnya. Iran menolak hingga akhirnya Dewan memutuskan untuk menjatuhkan empat putaran sanksi. Diantaranya, pemutusan kerja sama dengan institusi keuangan Iran dan larangan untuk menjalin hubungan perdagangan dengan badan Iran bila hal itu berpotensi untuk membiayai program nuklir Iran. Amerika Serikat selaku anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menjalankan instruksi tersebut, bahkan bersama-sama dengan beberapa negara sekutunya memberlakukan larangan impor minyak dari Iran, serta mengaharapkan sanksi yang lebih memaksa supaya Iran mau menghentikan program nuklirnya. Akan tetapi, sikap Amerika Serikat dan Sekutunya ini malah mengarah kepada upaya untuk mengintervensi kedaulatan Iran, terutama kedaulatan politik negara tersebut.

Actions (login required)

View Item