KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TIGAMENTERI TENTANG AHMADIYAH DIKAITKAN DENGAN PASAL 29 UUD 1945 DAN HAK ASASI MANUSIA

ADE, PRITOWO (2012) KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TIGAMENTERI TENTANG AHMADIYAH DIKAITKAN DENGAN PASAL 29 UUD 1945 DAN HAK ASASI MANUSIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 1055.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (611kB)

Abstract

Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu hak asasi yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali, oleh karena itu, merupakan suatu kejahatan besar apabila ada upaya dan tindakan yang dilakukan sekelompok ataupun perorangan yang bertujuan untuk mengekang serta memasung kebebasan setiap orang untuk beragama dan berkeyakinan dengan cara kekerasan atau apa pun bentuknya. Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tentang Ahmadiyah dikaitkan dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 serta hak asasi manusia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yakni cara pandang dengan melihat berbagai ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, dan yuridis empiris yaitu merupakan suatu pendekatan dengan memperhatikan kenyataan–kenyataan yang sudah ada yang berkaitan dengan kedudukan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tentang Ahmadiyah dikaitkan dengan Pasal 29 Undang- Undang Dasar 1945 serta hak asasi manusia. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode studi kepustakaan yakni dengan membaca, mencermati, serta menelaah berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi obyek yang akan diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara data yang terkumpul akan digambarkan dalam bentuk peguraian kalimat agar mendapatkan kejelasan yang utuh dari data yang diteliti, Sedangkan yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisis yang didasarkan potensi atau kualitas kebenaran suatu data yang diteliti yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan, Pertama Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri mengandung kecacatan logika. Ketika Negara menganggap bahwa pemahaman Departemen Agama dan ulama-ulama terhadap suatu agama itu merupakan tolak ukur untuk menilai suatu agama menyimpang atau tidak, sebetulnya negara melakukan paksaan terhadap penafsiran suatu agama dan memposisikan sebagai penafsiran tunggal akan agama. Kedua, Tidak ada pertimbangan dan ukuran yang jelas lagi logis. Alasan-alasan yang diajukan lebih bersifat asumtif dan tidak memiliki ukuran jelas, , tentang sesat tidak sesatnya aliran Ahmadiyah, Dalam maklumat Ahmadiyah, mereka menyatakan bahwa tetap meyakini Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan ALLAH. Ketiga Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu hak asasi yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali, oleh karena itu, merupakan suatu kejahatan besar apabila ada upaya dan tindakan yang dilakukan sekelompok ataupun perorangan yang bertujuan untuk mengekang serta memasung kebebasan setiap orang untuk beragama dan berkeyakinan dengan cara kekerasan atau apa pun bentuknya. Keempat Tidak ada tindakan tegas terhadap kelompok garis keras yang telah melakukan pemaksaan terhadap aliran agama yang mereka anggap paling benar, disaat mereka memiliki hak untuk mengklaim halalharam, sesat atau benarnya aliran Ahmadiyah, di saat itu pula pengikut Ahmadiyah juga memiliki hak untuk menentukan bahwa Ahmadiyahlah yang paling benar, karena semua manusia memiliki hak yang sama.

Actions (login required)

View Item