PELAKSANAAN PROSESMEDIASI DALAMPERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA PADANG (Implementasi PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008)

ADE, KURNIAWAN (2013) PELAKSANAAN PROSESMEDIASI DALAMPERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA PADANG (Implementasi PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 1053.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (329kB)

Abstract

Dengan banyaknya perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Padang menunjukkan bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh para pihak, sehingga harus melakukan gugatan cerai baik cerai gugat ataupun cerai talak ke Pengadilan Agama Padang. Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang memperkuat ketentuan dalam Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR tentang perdamaian, maka setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu menempuh mediasi, begitu juga halnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang. Dengan demikian, mediasi diharapkan dapat mendamaikan kembali para pihak dalam perkara perceraian untuk mempertahankan hubungan perkawinannya dan mencabut perkara yang telah diajukan oleh penggugat/pemohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang dan untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah dengan melihat suatu kenyataan hukum dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, serta didukung oleh literatur yang berkaitan debngan penelitian ini. Sedangkan analasis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dilihat dari pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Padang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 secara keseluruhan telah dijalankan dengan baik, namun dengan adanya kebijakan Pengadilan Agama Padang untuk mengurangi peran hakim aktif sebagai mediator, maka pelaksanaan proses mediasi hanya diberikan kepada mediator non hakim yang hanya berjumlah dua orang saja saat ini. Walaupun kebijakan ini bertujuan baik untuk lebih mengefektifkan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator non hakim, namun jumlah mediator yang hanya dua orang tersebut membuat para pihak yang berperkara tidak dapat memilih mediator di Pengadilan Agama Padang karena keterbatasan jumlah mediator tersebut. Selain itu, proses mediasi juga terhambat oleh beberapa faktor yaitu faktor perceraian itu sendiri dan faktor ketidakhadiran pihak yang terkait dalam proses mediasi. Oleh karena itu, perlu kiranya Pengadilan Agama Padang menambah jumlah mediator non hakim yang telah ada, agar proses mediasi dapat berjalan lebih efektif lagi menimbang jumlah perkara perceraian yang masuk terus bertambah.

Actions (login required)

View Item