PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD) PADA PEMERINTAH KOTA SOLOK

Rifki, Ade A. (2016) PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD) PADA PEMERINTAH KOTA SOLOK. Diploma thesis, Universitas Andalas.

[img] Text (Skrips Full Text)
201408251601th_gabungan skripsi baru pdf.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai peranan amat penting, sebab PNS merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Dasar hukum yang mengatur kepegawaian adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasal 21 Undang-Undang ASN disebutkan bahwa PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas. Pemerintah Daerah Kota Solok selain memberikan gaji dan tunjangan juga memberikan tambahan penghasilan kepada PNSD Kota Solok berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kota Solok. Sedangkan besaran tambahan penghasilan bagi PNSD Kota Solok pada tahun 2013 ditentukan dengan Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45/387/KPTS/WSL-2012 tentang Standar Biaya dan Standar Harga Pemerintah Kota Solok Tahun 2013. Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kota Solok. 2. Apa kendala dalam pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kota Solok. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif. Jenis data yang dipergunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, dalam data sekunder terdapat bahan hukum primer dan sekunder serta sumber data penelitian terdiri dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian : 1. Pemberian tambahan penghasilan kepada PNSD Kota Solok telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 3 Tahun 2007, Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45/44/KPTS/WSL-2007 dan Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45/387/KPTS/WSL-2012. Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD Kota Solok dapat meningkatkan disiplin kerja, khususnya dalam masalah kehadiran dan disiplin waktu masuk kantor pada jam kerja. Pada dasarnya tambahan penghasilan tersebut tidaklah murni tunjangan yang didasarkan atas disiplin kerja, tetapi sebenarnya merupakan tunjangan yang didasarkan atas jabatan dan golongan yang hanya dikaitkan dengan disiplin kerja dengan adanya pemotongan atau pengurangan terhadap tambahan penghasilan tersebut. Peningkatan kualitas kinerja dan peningkatan prestasi kerja belum sepenuhnya dapat tercapai secara maksimal sebagaimana yang diharapkan dengan adanya pemberian tambahan penghasilan tersebut. Tetapi setidaknya peningkatan terhadap disiplin kerja, khususnya dalam masalah kehadiran dan disiplin waktu masuk kantor pada jam kerja dapat tercapai. 2. Kendala dalam pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pada Pemerintah Kota Solok adalah kadang-kadang sebagian dari PNSD Kota Solok hanya berada di kantor pada saat pengambilan daftar hadir saja. Selain pada jam-jam pengambilan daftar hadir (absensi) sebagian dari PNSD Kota Solok kadang-kadang tidak berada di kantor untuk bekerja. Sebagian dari mereka hanya mementingkan masalah absensi karena tidak ingin tambahan penghasilan mereka dipotong atau dikurangi.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Mr Beni Adriyassin
Date Deposited: 29 Apr 2016 01:47
Last Modified: 23 May 2016 09:40
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/5815

Actions (login required)

View Item View Item