MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PEDESAAN DAN PERKOTAAN (P2) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dinul, Hamdi (2017) MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PEDESAAN DAN PERKOTAAN (P2) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan abstrak) cover.pdf Download (71kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Download (107kB) | Preview
	Text (TA FULL) TA full.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu alat ukurnya adalah dengan melihat pembangunan yang merata di segala aspek kehidupan, baik di pusat maupun daerah. Pembangunanmembutuhkan dana yang tak sedikit. Untuk mengumpulkan dana pembangunan dapat diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu contoh penerimaan dalam negeri yaitu dengan pemungutan pajak. Ada beberapa pengertian pajak menurut para ahli salah satunya yaitu menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkanundang – undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung data ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (mardiasmo, 2011:1). Menurut Leroy Beaulieu, pajak merupakan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana hal tersebut bersifat memaksa oleh pemerintah kepada warga masyarakatnya untuk menutupi semua biaya yang dikeluarkan pemerintah negar tersebut. Berdasarkan 2 pengertian dari para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang yang dapat di paksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma – norma hukum untuk menutup biaya produksi barang – barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum, salah satu pungutannya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB

Actions (login required)

View Item