PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH MEDIATOR PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PADANG

Anggi, Herman (2020) PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH MEDIATOR PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (56kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (278kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (18kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (98kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Banyaknya penggunaan atas tanah menjelaskan bahwasanya terdapat banyak kepentingan masyarakat yang melekat dan ada pada tanah. Hal tersebut menimbulkan dinamika dalam masyarakat, yaitu munculnya sengketa pertanahan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan tugas di bidang pertanahan. Salah satu tugas BPN tersebut adalah menyelesaikan sengketa tanah di dalam masyarakat. Sengketa tanah di BPN muncul ketika ada seseorang yang menyanggah pengajuan permohonan sertipikat tanah oleh pihak pemohon. BPN menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi oleh seorang mediator, mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan memang memberikan keuntungan bagi para pihak daripada menyelesaikan sengketa di dalam pengadilan. Mediator BPN berasal dari pejabat BPN itu sendiri, yaitu Deputi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dengan dibentuknya Deputi ini menunjukan pertama, adanya keyakinan bahwa tidak semua sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan, kedua, bahwasanya penyelesaian sengketa pertanahan itu sudah menjadi hal yang sangat mendesak sehingga dibentuklah kedeputian untuk menyelesaikannya. Walaupun sudah ada alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi di BPN, ternyata masih terdapat keraguan masyarakat terhadap kekuatan putusan dari mediasi itu sendiri. Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, proses mediasi oleh mediator di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, kedua kekuatan hukum putusan mediasi oleh mediator di BPN Kota Padang, ketiga, pelaksanaan putusan mediasi oleh mediator tersebut dijalankan oleh para pihak. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: Pertama, proses mediasi pada BPN Kota Padang masih terdapat perbedaan dengan peraturan yang ada, namun BPN Kota Padang telah menerapkan proses mediasi dengan sangat baik sesuai dengan karakteristik masyarakat di Kota Padang. Kedua, kekuatan hukum putusan akta perdamaian mediasi oleh mediator pada BPN Kota Padang mengikat hanya sepanjang apa yang disepakati oleh para pihak. Ketiga, pelaksanaan putusan mediator oleh para pihak, apabila para pihak telah sepakat untuk berdamai itu berarti para pihak harus konsekuen dengan apa yang mereka sepakati, apabila satu pihak tidak melaksanakan maka BPN tidak mempunyai wewenang untuk menghukum. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Tanah, Mediator,Badan Pertanahan Nasional

Actions (login required)

View Item