MEKANISME PENGELOLAAN ASET DAEARAH BPKA KOTA PADANG

DEVI, ANGRAINI (2020) MEKANISME PENGELOLAAN ASET DAEARAH BPKA KOTA PADANG. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER) COVER WATERMARK.pdf - Published Version Download (109kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1 PENDAHULUAN) BAB I Watermark.pdf - Published Version Download (106kB) | Preview
Preview	Text (BAB V PENUTUP) BAB V Watermark.pdf - Published Version Download (77kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA watermark.pdf - Published Version Download (95kB) | Preview
	Text (TUGAS AKHIR FULL) full ta.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Di era globalisasi saat ini, masyarakat senantiasa memerlukan organisasi pemerintahan sebagai salah satu fungsi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan umum pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia telah membangun komitmen yang kuat untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik melalui pengelolaankeuanganyangsehatdanmodern. Lingkup perubahan yang terjadi sangat mendasar dan bersifat menyeluruh, termasuk didalamnya Pengelolaan Aset Daerah. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi, sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. International Best Practice memperlihatkan peran strategis Pengelolaan Aset Negara/Daerah sebagai salah satu indikator penting dalam Pengelolaan Aset Daerah dan upaya dalam mewujudkan akuntabilitastatakelolasuatukeuangannegara/daerah. Diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ini menjadi titik perubahan paradigma pengelolaan aset negara. Hal ini diikuti dengan pembentukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai eselon satu di lingkungan Kementrian Keuangan yang memiliki fungsi kelembagaan untuk mengelola kekayaan negara/daerah, guna mendorong optimalisasi penerimaan, efesiensi pengeluaran dan efektifitas Pengelolaan Aset Negara/Daerah. Sebagai pedoman pengelolaan aset negara, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai dasar hukum pengelolaan barang milik daerahselamainimasihbanyakkekurangan. Beberapa kekurangan tersebut diantaranya adalah belum adanya aturan khusus mengenai pengelolaan barang milik daerah yang meliputi sewa barang milik negara/daerah, kerja sama pemanfaatan, maupun barang milik negara yang terletak diluar negeri. Selain itu, masih terdapat multitafsir terutama dalam hal BadanLayananUmum(BLU)danPenerimaanNegaraBukanPajak(PNBP). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tidak sesuai dengan dinamika Pengelolaan Barang Milik Negara/Daearah sekarang. Oleh karean itu diperlukan penyempurnaan atas peraturantentangPengelolaanBarangMilikNegara/Daerah. Hal ini juga didukung oleh temuan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) serta adanya kasus-kasus kecurangan terkait pengelolaan barang milik negara/daerah, pertanggung jawaban atas barang milik daerah menjadi sangat penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk laporan keuangan.

Actions (login required)

View Item