Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)Kota Padang

SRIWAHYUNI, SRIWAHYUNI (2020) Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)Kota Padang. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover) cover.pdf - Published Version Download (165kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1 (PENDAHULUAN)) BAB I ( Pendahuluan).pdf - Published Version Download (378kB) | Preview
Preview	Text (BAB V (PENUTUP)) BAB V ( Penutup).pdf - Published Version Download (162kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (154kB) | Preview
	Text (TUGAS AKHIR FULL TEXT) Tugas Akhir utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Definisi Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang no 28 tahun 2009 tentang daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimikian pemerintah daerah diharapkan menjadi suatu pemerintahan yang mandiri dan mampu menjadi daerah yang otonom. Dengan berlakunya otonomi daerah pada setiap provinsi dan kabupaten/kota maka pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sepenuhnya sistem pemerintah daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara nyata, serasi, dan dinamis serta bertanggung jawab.Selain itu ciri utama yang mewujudkan bahwa suatu daerah mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerahnya.Artinya, daerah 2 yang otonom memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, serta mampu mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk membiayai penyelenggaran daerahnya.Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari sektor pajak daerah yang diatur dalam undang-undang no 28 tahun 2009.pajak daerah terbagi atas 2 kelompok, yaitu : Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/kota. Pajak Provinsi meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah, Pajak Rokok. Adapun Pajak Daerah yang dipungut BAPENDA Kota Padang adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, BPHTB, dan PBB. Pajak hotel adalah fasilitas jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang termasuk pajak hotel diantaranya motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Mengingat pentingnya Pajak Hotel bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, dan pengelolaan yang lebih intensif.Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat.Untuk menaikan penerimaan pajak perlu dilakukan penyempurnaan aparatur pajak dengan memberlakukan komputerisasi, peningkatan mutu pegawainya, dan penggunaan sistem pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3 Pajak Hotel sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah, maka pemerintah daerah haruslah berusaha mencapai target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri.

Actions (login required)

View Item