PERANAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA

METRIADI, AFRIKH HERU (2014) PERANAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201408221401nd_skripsi metriadi afrikh heru f.hukum 2014 complete.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Masalah ketenagakerjaan Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan akibat jumlah penganggur yang besar dan lapangan pekerjaan semakin sulit ditemukan di negeri ini. Hal ini merupakan kewajiban negara untuk dapat menyediakam pekerjaan untuk masyarakat. Program pemerintah mengenai penempatan TKI ke Malaysia merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah ini. Namun penempatan TKI seringkali menimbulkan permasalahan, TKI sering dijadikan objek perbudakan, penyiksaan, pelecehan seksual dan sebagainya. Fenomena ini bertolak belakang dengan beberapa ketentuan hukum baik nasional maupun internasional. Permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang bentuk pelanggaran apa saja yang dialami TKI di Malaysia dan peranan Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis dengan melakukan studi lapangan ke instansi terkait dan wawancara dengan narasumber yang berkompeten. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa banyak pelanggaran yang dialami TKI di Malaysia seperti PHK sepihak, gaji tidak dibayar, penganiayaan, pekerjaan tidak sesuai PK, pelecehan seksual dan pelanggaran lain akibat TKI illegal. Pemerintah telah melakukan perlindungan melalui 3 tahap. Tahap pra penempatan meliputi perlindungan administratif dan perlindungan teknis Tahap masa penempatan meliputi pembinaan dan pengawasan, bantuan kekonsuleran, bantuan hukum, pembelaan atas pemenuhan hak TKI, upaya diplomatik dan bantuan lain. Hingga perlindungan pada tahap purna penempatan meliputi pemberian kemudahan dan fasilitas kepulangan TKI, fasilitas pengurusan klaim asuransi sampai pemantauan kepulangan sampai ke daerah asal.

Actions (login required)

View Item