PELAKSANAAN PELIMPAHANWEWENANG DARI BUPATI KEPADA CAMAT DALAMPENYELENGGARAAN URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

SERI, SISKA D. BANGUN (2013) PELAKSANAAN PELIMPAHANWEWENANG DARI BUPATI KEPADA CAMAT DALAMPENYELENGGARAAN URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN PASAMAN BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Fulltext) 1047.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (373kB)

Abstract

Dari amanat di atas, jelaslah bahwa pelimpahan wewenang yang diberikan pemerintah kabupaten kepada kecamatan sangat penting agar kewenangan tidak terkonsentrasi pada tingkat Pemerintah Kabupaten/kota sebab jika dibiarkan terkonsentrasi pada tingkat Kabupaten/kota maka akan didapatkan paling tidak dua permasalahan, yakni : 4 a. Pemerintah Kabupaten/kota akan cenderung memiliki beban kerja yang terlalu berat sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang efektif. Disisi lain, sebagai akibat kewenangan yang terlalu besar maka organisasi baru Kabupaten/kota juga dibentuk untuk menempatkan sebagian kewenangannya yang justru menjadikan kelembagaan semakin besar dan tidak efisien. b. Kecamatan sebagai perangkat Kabupaten/kota akan muncul sebagai organisasi dengan fungsi minimal. Apa yang dilakukan oleh kecamatan hanyalah tugastugas rutin administratif yang selama ini dijalankan tanpa adanya upaya untuk lebih memberdayakan lembaga kecamatan ini. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengeluarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Kecamatan untuk menghindari adanya permasalahan tersebut yang bisa saja terjadi jika pelaksanaan terhadap amanat Peraturan Bupati Pasaman Barat diabaikan dan tidak dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penulis mengkaji serta mengolahnya lebih lanjut dalam suatu tulisan yang berjudul : “ PELAKSANAAN PELIMPAHAN WEWENANG DARI BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN PASAMAN BARAT”.

Actions (login required)

View Item