PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (CUSTOMER DUE DILIGENCE) OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI KERAHASIAAN JABATAN NOTARIS (Studi Kasus di Wilayah Jabatan Notaris Kota Padang)

ridho, ilham (2019) PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (CUSTOMER DUE DILIGENCE) OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI KERAHASIAAN JABATAN NOTARIS (Studi Kasus di Wilayah Jabatan Notaris Kota Padang). Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (cover dan abstrak) cover abs.pdf - Published Version Download (156kB) | Preview
Preview	Text (BAB !) BAB I (2).pdf - Published Version Download (222kB) | Preview
Preview	Text (BAB Penutup) BAB akhir.pdf - Published Version Download (101kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA (3).pdf - Published Version Download (134kB) | Preview
	Text (tesis full text) tesis pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (647kB)

Abstract

Kasus pencucian uang yang melibatkan notaris menunjukkan bahwa jasa notaris bisa dimanfaatkan pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil kejahatan. Hal inilah yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Notaris harus lebih peka terhadap adanya indikasi mengaburkan atau menyamarkan asal-usul uang yang digunakan oleh pihak dalam pembuatan akta. Maka setiap notaris dituntut untuk lebih profesional dan meningkatkan integritas dalam melaksanakan tugas jabatannya, ini menjadi salah satu mekanisme kontrol terhadap kinerja notaris, Karena tidak sedikit orang yang berusaha mencari cara untuk melakukan penyelundupan hukum. Salah satunya dengan menggunakan jasa notaris untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 sebagai pihak pelapor tindak pidana pencucian uang notaris mempunyai kewajiban tambahan yaitu, menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melapor ke PPATK ketika menemukan transaksi keuangan yang mencurigakan. Apabila pihak pelapor tidak melaksanakan kewajiban pelaporan tersebut maka pelapor dapat dikenakan sanksi administratif. Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain mengkaji dan menganalisa penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (customer due diligence) dan kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang Jabatan Notaris, mengkaji dan menganalisa rahasia jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris tidak berlaku mutlak serta mengkaji dan menganalisa kebijakan formulasi Undang-Undang Jabatan Notaris yang ideal mengenai kewajiban pelaporan bagi notaris dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu yuridis empiris (field research) dan pendekatan konsep (conceptual approach).

Actions (login required)

View Item