PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG DALAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS MASYARAKAT SECARA INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Adinda, Indah Rahayu (2020) PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG DALAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS MASYARAKAT SECARA INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (292kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (112kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (176kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) Skripsi Full Adinda Indah Rahayu.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara. Salah satu prinsip penanggulangan bencana adalah nondiskriminatif dan memberikan prioritas perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Pelaksanaan pengurangan risiko bencana inklusif berpedoman pada Peraturan Kepala Badan nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana. Dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas, kebijakan, program dan kegiatan dalam semua aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib menyediakan kemudahan akses dan mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas melalui pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas dilaksanakan melalui layanan pendidikan baik formal maupun informal, dan latihan-latihan, simulasi dan geladi bencana. Namun hal ini belum dilakukan secara menyeluruh, sistematis dan terstruktur. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lanjutan yang lebih menyeluruh dan terpadu dalam segi perencanaan dan aturan terkait. Berdasarkan alasan diatas akan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:Pertama, Bagaimana pelaksanaan peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat secara inklusif bagi penyandang disabilitas oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Padang ?Kedua,Apa kendala yang dihadapi oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah kota Padang dalam peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat secara inklusif bagi penyandang disabilitas serta bagaimanakah solusi untuk mengatasi kendala tersebut? Dalam penelitian ini bersifat Deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: Pertama, pelaksanaan upaya peningkatan kapasitas pengurangan risiko inklusif bagi penyandang disabilitasmelalui pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, simulasi, geladi bencana. Kedua, Kendala yang dihadapi oleh BPBD kota Padang dalam upaya peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana inklusif bagi penyandang disabilitas yaitu: terbatasnya aturan, kurangnya proaktivitas pemerintah, minimnya sarana dan prasarana, dan kurangnya perkembangan Unit Layanan Disabilitas (ULD). Sedangkan upaya dalam menanggulangi kendala yaitu: perkuatan aturan dan kapasitas kelembagaan, pelatihan rutin secara berkala, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat, Kata Kunci: Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Penyandang Disabilitas, Penanggulangan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana

Actions (login required)

View Item