PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG

KEVIN, INDRA PRATAMA (2020) PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf - Published Version Download (212kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1 PENDAHULUAN) BAB 1.pdf - Published Version Download (407kB) | Preview
Preview	Text (BAB V PENUTUP) BAB V PENUTUP.pdf - Published Version Download (188kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (197kB) | Preview
	Text (TUGAS AKHIR FULL) TUGAS AKHIR.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (992kB)

Abstract

Desentralisasiitelah menjadi topik yang popular di Indonesia, terutama sejak pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan otonomi daerah. Keseriusan pemerintah Indonesia diwujudkan dengan dihasilkannya Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 20044. Kebijakan otonomiidaerah telah menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomii, dan membawaaperubahan dalam pelaksanaan pemerintah di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenanggyang lebih luas dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintah di daerah. Hal tersebut membawa angin baru bagi perkembangan daerah di Indonesia. (UU Nomor 32 tahun 2004). “Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat.”Dengan demikian salah satu tugas pokok pemerintah daerah adalah melaksanakan pembangunan daerah. Salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengetahui secara nyata tentang kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD ini diharapkan menjadi salah satu komponen andalan penerimaan daerah di era otonomi daerah” “Dalam UU Nomor 22 & 25 tahun 1999 Tentang Penerapan Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian pemerintahan daerah dibidang keuangan.”Semakin tinggi peran daerah yang sah yaitu hibah dari pemerintah, dana penyesuaian dan dana otonomi yang ditetapkan daerah. Khusussuntuk Pendapatan Asli Daerah Kota Padang untuk pajak pada tahun 2018 mencapai Rp. 74 Milyar. “Sebagai daerah otonom, Kota Padang diharapkan mempunyai pendapatan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya.” Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengaturttentang pajak dan retribusi daerahh. Antara lain yang merupakan jenis pajak daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak bumi dan bangunan. “Sejalan dengan tujuan yang dicapai dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, maka Undang-Undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan sistem dan pengelolaan umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 ditetapkan sistem dan pengelolaan pemungutan pajak.” Adapun pengertian dari pajak hiburan itu sendiri adalah pungutan/iuran atas segala jenis hiburan, baik itu tontonan, pertunjukan, permainan, ataupun jenis keramaian lain. Pajak hiburan juga berperan penting dalam peningkatan PAD Kota Padang. Agar penyelenggaraan dan pengawasannya berjalan dengan lancar, di Kota Padang sendiri, pemungutan atas pajak hiburan diatur dalam PERDA Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

Actions (login required)

View Item