PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENYIDIK DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA PARIAMAN

Ahmad, Fahmi (2020) PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENYIDIK DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA PARIAMAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (213kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (328kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (197kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (202kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Tetx) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Korupsi merupakan masalah serius, sebagai suatu kejahatan yang luar biasa, tindak pidana korupsi seakan menjadi suatu kebiasaan. Praktek korupsi yang semakin meningkat dengan pola yang lebih sistematis dan cangggih, sehingga perlu upaya yang serius dalam penanganan terhadap kasus korupsi tersebut. Dalam suatu pemberantasan tindak pidana korupsi, tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting yang harus dilalui untuk menuju suatu pembuktian dalam tindak pidana. Di dalam tahap penyidikan ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang mana penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian, KPK dan Kejaksaan. Oleh sebab itu penelitian ini memmbahas mengenai Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Penyidik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Kota Pariaman. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Kepolisian sebagai penyidik kasus tindak pidana korupsi di Kota Pariaman 2) Apakah kendala yang di hadapi Kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana korupsi di Kota Pariaman 3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk mengatasi masalah dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi di Kota Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Untuk proses penyidikan tindak pidana korupsi sendiri, sama seperti tindak pidana pada umumnya, hanya saja dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang berwenang melakukan penyidikan adalah institusi yang mendapat laporan atau yang melakukan penyidikan terlebih dahulu. Kendala-kendala yang dihadapai oleh Kepolisian dalam melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidan korupsi di Kota Pariaman adalah 1) kurangnya personil dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam melakukan penyidikan 2) kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan penyidikan 3) Kurang terbukanya saksi dan masyarakat dalam memberikan informasi. Maka saran penulis yaitu 1) Menambah personil dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 2) Menambah dan meningkatkan sarana dan prasarana 3) Melakukan pendekatan yang baik terhadap para saksi dan masyarakat agar dalam menacari informasi saksi bisa lebih terbuka. Kata Kunci: Kewenangan Kepolisian, Penyidik dan Tindak Pidana Korups.

Actions (login required)

View Item