PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DAN PENGAWASANNYA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT

Hanif Fadhilah, Lubis (2020) PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DAN PENGAWASANNYA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (111kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (309kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (94kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (97kB) | Preview
	Text (skripsi full text) Skripsi Full NEW.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pidana bersyarat adalah bentuk penerapan pidana sebagai mana diatur di dalam Pasal 14 a KUHP sampai Pasal 14 f KUHP, dengan segala peraturan pelaksanaanya yang berarti si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dasar atau alasan dalam pemberian pidana bersyarat adalah untuk memperbaiki diri terpidana agar dapat dibina lebih baik lagi dan menghindarkan dari lingkungan yang kurang baik, serta mendidik sikap mental dan sosial bermasyarakat yang lebih baik. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimanakah pelaksanaan pidana bersyarat dan pengawasannya terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan 2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pidana bersyarat dan pengawasannya terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan wawancara. Adapun hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan adalah pelaksanaan dan pengawasan pidana bersyarat di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dilaksanakan hanya berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) yang dikeluarkan oleh Kajari dan diiringi dengan Surat Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat (P-51) yang ditembuskan kepada Penyidik atau Kepolisian dan Kepala Desa/Lurah, serta ditemukan beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaan dan pengawasan pidana bersyarat yaitu belum adanya undang-undang atau pedoman yang baku dan jelas dalam pelaksanaan pidana bersyarat dan pengawasannya, lemahnya koordinasi antara lembaga dan pihak-pihak yang terkait, serta tidak adanya kewajiban wajib lapor terhadap terpidana. Kata Kunci : Pidana Bersyarat, Tindak Pidana Penganiayaan, Kejaksaan.

Actions (login required)

View Item