Yoga, juhafliandi (2020) PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA JUAL BELI DI MINIMARKET KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Hukum)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (217kB) | Preview |
|
|
Text (Bab I)
Bab I.pdf - Published Version Download (327kB) | Preview |
|
|
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf - Published Version Download (197kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (248kB) | Preview |
|
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Dalam menyelenggarakan transaksi, konsumen hendaknya dibiasakan memberi/menerima tanda bukti pembelian berupa secarik kertas yang didalamnya tertulis dengan jelas mengenai jenis barang yang dibeli dan harganya serta keterangan lain yang perlu. Hal ini perlu untuk menghindari kemungkinan perselisihan di kemudian hari. Dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 mengenai larangan pencantuman klausula baku tersebu, khususnya yang diatur dalam huruf (b), bertujuan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha. Klausula seperti ini dapat disalahgunakan oleh pelaku usaha sehingga dapat merugikan konsumen. Klausula tersebut merugikan konsumen apabila barang yang sudah dibeli oleh konsumen kemudian sampai dirumah terdapat cacat tersembunyi atau salah beli barang, maka konsumen yang tidak mengetahui hak-haknya akan dirugikan oleh pelaku usaha. Pada saat terjadi demikian pelaku usaha bebas dari tanggung jawab denggan dalih adanya klausula baku tersebut. Berkaitan dengan pelanggggaran pencantuman baku yang mengakibatkan konsumen sering dirugikan, namun tidak terdapat pengaduan dari konsumen maupun tindakan lebih lanjut dari pihak yang berwenang, sehinggga pelaku usaha masih mencantumkan klausula baku tersebut.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah 1)Apa faktor yang mendorong pelaku usaha minimarket di kecamatan Padang Timur kota Padang memcantumkan klausula barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalika tersebut?2)Bagaimana pelaksanaan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang dalam mengawasi pencantuman klausula barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau di kembalikan ( klasula eksonerasi) ? Penelitian bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil:1)Faktor atau alasan pelaku usaha minimarket di Kecamatan Padang Timur Kota Padangmencantumkan klausula eksonerasi adalah beralasan yang mana alasanya adalah untuk keamanan dan kesesuaian data di minimarket tersebut .2)Pelaksanaan kewenangan BPSK Kota Padang dalam mengawasi pencantuman klausula eksonerasi tidak terlaksana dikarenakan tidak ada aturan lanjutan mengenai kewenangan BPSK tersebut. Kata Kunci : Klausula Eksonerasi, jual beli, minimarket.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Misnarsyam, S.h., M.H |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 21 Jan 2020 15:07 |
Last Modified: | 21 Jan 2020 15:07 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/55591 |
Actions (login required)
View Item |