Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri yang Dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Zuriyati, Zuriyati (2020) Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri yang Dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER dan ABSTRAK.pdf - Published Version Download (135kB) | Preview
Preview	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (446kB) | Preview
Preview	Text (BAB V (Penutup)) BAB V (Penutup).pdf - Published Version Download (120kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (299kB) | Preview
	Text (Tesis full text) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Perkawinan dan agama adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Semua agama di Indonesia mengatur mengenai perkawinan, karena agama merupakan landasan utama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Negara juga mengatur perkawinan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan sah jika sah secara agama dan dicatatkan. Namun dengan adanya 6 agama yang diakui di Indonesia dan masyarakat yang heterogen, tidak menutup kemungkinan akan terjadi perkawinan beda agama. Dengan adanya masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama, hal tersebut tentu menjadi permasalahan karena bertentangan hukum perkawinan di Indonesia. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu : 1) Bagaimana kedudukan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? 2) Bagaimana praktik pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru? 3) Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama yang di Indonesia (studi kasus perkawinan HD dan CB)?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepastian hukum dan teori administrasi hukum. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui studi lapangan yang berdasarkan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh data primer dan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Kedudukan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah tidak sah, karena tidak sah menurut agama yang diakui di Indonesia. 2) Praktik pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri pada kantor catatan sipil Kota Pekanbaru tidak melihat agama masing-masing pihak, karena tugas kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil hanya mencatatkan saja sesuai dengan peraturan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 3) Akibat hukum perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri menurut Hukum Indonesia berdasarkan kepada asas lex loci celebrationis sebagaimana perkawinan beda agama antara HD dan CB yang dilakukan di Prancis, maka hukum yang berlaku adalah Hukum Prancis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan tersebut seperti harta, kedudukan suami-istri dan anak.

Actions (login required)

View Item