PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROVINSI SUMATERA BARAT

Arifki, Hamdani (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (346kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (389kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (196kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (277kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam upaya mengantisipasi maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kasus tindak pidana kekerasan seksual, maka dibentuklah Unit Pelaksa Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) lewat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak di setiap daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki fungsi menyelenggarakan layanan : pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Di Provinsi Sumatera Barat sendiri Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) beralamat di Jl. Rasuna Said No. 74. Menurut kepala bagian pengaduan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), terhitung sejak tanggal 31 Januari 2018 sudah banyak kasus yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat. Bahkan kasus yang tidak bisa diselesaikan pada tingakat Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat, dilimpahkan ke UPTD PPA Provinsi. Rumusan masalah : Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat?, Apa saja kendala dan upaya mengatasi kendala yang di hadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat dalammelakukan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan?. Dalam penelitian inipenulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Berikut proses penanganan dan perlindungan korban oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat : Korban baik yang datang sendiri, melewati proses rujukan atau penjangkauan akan di identifikasi terlebih dahulu yang meliputi proses screening, assessment dan rencans intervensi sesuai keadaan dan kebutuhan korban, Jika korban harus segera mendapatkan penanganan medis, karena luka-luka, maka korban masuk dalam tahapan proses rehabilitasi kesehatan yang meliputi layanan non kritis, pelayanan semi kritis, dan pelayanan kritis sesuai dengan kondisi korban, Jika korban memerlukan bantuan hukum, maka dilakukan setelah proses rehabilitasi kesehatan, Proses terakhir dari layanan untuk korban adalah proses reintegrasi social. Kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA adalah kuarang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait serta perilaku keluarga korban yang menghambat proses penanganan. Mengatasi kendala ini UPTD PPA berusaha mengoptimalkan koordinasi dan berusaha memberi pemahaman kepada keluarga korban.

Actions (login required)

View Item