PEMBAYARAN NAFKAH ANAK SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU

WINDA, ANNISA (2020) PEMBAYARAN NAFKAH ANAK SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (114kB) | Preview
Preview	Text (PENDAHULUAN) BAB I ..pdf - Published Version Download (422kB) | Preview
Preview	Text (PENUTUP) BAB IV PENUTUP ..pdf - Published Version Download (199kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA ..pdf - Published Version Download (208kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) TESIS FULL ....pdf - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Perkawinan merupakan peristiwa hukum, yang manadari peristiwa hukum tersebutakan menimbulkan akibat hukum. Salah satu akibat hukum tersebut ialah timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak terjadi didalam masyarakat Indonesia, tidak semua perkawinan dapat terwujud bahagia seperti yang diinginkan semua orang, namun tidak sedikit juga yang berakhir di Pengadilan. Berakhirnya perkawinan karena perceraian, bukan berarti berakhir pula kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya. Dalam cerai talak, anak dibawah umur 12 tahun biasanya akan jatuh pada pengasuhan (hadhanah) ibunya. Tidak sedikit diantaranya, mantan suami yang tidak menjalankan kewajiban membayarkan nafkah anak setelah perceraian. Banyak sekali mantan suami yang tidak menjalankan putusan pengadilan setelah percerain yaitu pembayaran nafkah anak, yang mana didalam Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: 1) bagaimana pembayaran nafkah anak sebagai akibat putusnya perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru? 2) Apa saja yang menjadi hambatan dalam pembayaran nafkah anak sebagai akibat putusnya perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru? 3) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang tidak mendapatkan nafkah adari orangtua setelah putus perkawinan orangtuanya? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab hukum. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan, ada beberapa hambatan yang menyebabkan putusan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, diantara mantan istri yang memegang hak asuh anak memiliki pengetahuan yang tidak luas mengenai langkah apa yang seharusnya dapat diambil ketika mantan suaminya tidak membayarkan nafkah anak tersebut. Hambatan lain ialah, putusnya komunikasi anatra mantan suami dengan mantan istri dikarenakan mantan suami sudah pindah rumah dan sulit dihubungi. Adapun solusi yang diberikan oleh Pengadilan Agama, ialah melakukan eksekusi pembayaran nafkah anak, namun selama tahun 2017 dan tahun 2018 belum ada yang pernah mendaftarkan permohonan eksekusi pembayaran nafkah anak dikarenakan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang dibutuhkan juga tidak sebentar, sedangkan setiap harinya anak-anak tersebut membutuhkan biaya hidup, sehingga banyak sekali mantan istri pemegang hadhanah ini tidak dapat melakukan upaya apapun demi mendapatkan hak-hak anaknya padahal anak adalah bagian dari generasi penerus bangsa.

Actions (login required)

View Item