PILIHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE (RED 2009/28/EC2) UNI EROPA SEBAGAI HAMBATAN DAGANG NON-TARIFF TERHADAP EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO) INDONESIA

Alfariz, Maulana Reza (2020) PILIHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE (RED 2009/28/EC2) UNI EROPA SEBAGAI HAMBATAN DAGANG NON-TARIFF TERHADAP EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO) INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER+ABSTRAK.pdf - Published Version Download (869kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (851kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (664kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (648kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) FULL DRAFT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perdagangan internasional menjadi kegiatan yang esensial bagi seluruh negara baik itu negara maju ataupun negara berkembang, oleh sebab itu dibutuhkan kaidah hukum untuk mengatur seluruh aktifitas perdagangan agar terciptanya keadilan dan kemanfaatan bagi setiap negara melalui unifikasi regulasi perdagangan internasional. Salah satu regulasi internasional yang mengatur perdagangan internasional adalah General Agreement of Tariff and Trade (GATT). Dikeluarkannya RED II pada tanggal 21 Desember 2018 sebagai main form legislation oleh Parlemen Uni Eropa dianggap memunculkan hambatan-hambatan dagang yang tidak perlu bagi perdagangan internasional terutama bagi perdagangan biofuel berbasis Crude Palm Oil (CPO) dari negara penghasil sawit khususnya Indonesia. Dalam tulisan ini Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang didasarkan pada kenyataan di lapangan dimana dalam mendapatkan data dan informasi dilakukan melalui wawancara dengan informan yang berkaitan langsung dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Hambatan dagang yang diindikasikan melanggar prinsip-prinsip fundamental General Agreement of Tariff and Trade (GATT) yaitu prinsip Most-Favourable Nation dan National Treatment, dan juga secara teknis menciptakan hambatan-hambatan yang tidak perlu seperti yang diatur dalam Technical Barrier to Trade (TBT) Agreement yang menjadi perjanjian turunan dari Piagam WTO. Dalam tulisan ini penulis membahas bagaimana bentuk hambatan non-tariff yang dilakukan Uni Eropa melalui RED II dan hambatan teknis yang tidak perlu melalui ILUC yang menjadi Delegated Act Uni Eropa, kemudian langkah-langkah yang dapat diambil oleh Indonesia dalam menyikapi RED II yaitu kebijakan yang bersifat power based, right based, interest based. Solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini adalah harus adanya tindakan bersama dari pihak Indonesia dan Uni Eropa dalam mencari kebenaran scientific dari ILUC dengan melakukan joint research antara peneliti dari Indonesia dan Uni Eropa terhadap dampak sawit terhadap lingkungan hidup. Agar tidak terciptanya diskriminasi terhadap sawit Indonesia, karena dari tindakan pencarian fakta secara kolektif akan menciptakan konsensus antara kedua belah pihak. Kemudian melakukan pengoptimalan “self regulation”. Kata Kunci : RED II, Hambatan Dagang, Kebijakan

Actions (login required)

View Item