PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PUPUK BERSUBSIDI DI NAGARI LASI, KABUPATEN AGAM

Harry, Riyandi (2020) PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PUPUK BERSUBSIDI DI NAGARI LASI, KABUPATEN AGAM. Diploma thesis, Universitas Andalas.

[img]
Preview
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version

Download (184kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab I)
Bab I.pdf - Published Version

Download (364kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf - Published Version

Download (101kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version

Download (239kB) | Preview
[img] Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana penggelapan pada umumnya ditegakkan dan diadili berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, di Nagari Lasi, Kabupaten Agam akibat marak terjadinya tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi mendorong niniak mamak untuk memberlakukan hukum adat yang bersifat pidana untuk menyelesaikan kasus penggelapan pupuk bersubsidi tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah a) Bagaimanakah bentuk-bentuk sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi di Nagari Lasi, Kabupaten Agam, dan b) Bagaimanakah tata cara penegakan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi di Nagari Lasi, Kabupaten Agam. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Penulisan ini bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil, yakni: 1) Bentuk-bentuk sanksi pidana adat yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi di Nagari Lasi, Kabupaten Agam berupa sanksi moral yakni permintaan maaf, pembayaran denda dan ganti kerugian, dan sanksi dibuang sepanjang adat. 2) Tata cara penegakan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi di Kab. Agam melalui jalur peradilan adat menggunakan sistem peradilan campuran. Maksud sistem peradilan campuran disini adalah dilakukan melalui jalur pengadilan negeri dan jalur pengadilan adat (musyawarah adat). Adapun suatu peradilan adat dapat dilaksanakan apabila telah diputus oleh hakim pengadilan negeri untuk menerapkan sanksi pidana adat. Adapun sanksi pidana adat itu sendiri diputus melalui peradilan adat (musyawarah adat) terpisah dari putusan pengadilan negeri. Kata Kunci: Sanksi Pidana Adat, Tindak Pidana Penggelapan, Pupuk Bersubsidi.

Item Type: Thesis (Diploma)
Primary Supervisor: Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: S1 Ilmu Hukum
Date Deposited: 17 Jan 2020 12:19
Last Modified: 17 Jan 2020 12:19
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/55167

Actions (login required)

View Item View Item