PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PUPUK BERSUBSIDI DI NAGARI LASI, KABUPATEN AGAM

Harry, Riyandi (2020) PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PUPUK BERSUBSIDI DI NAGARI LASI, KABUPATEN AGAM. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (184kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (364kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (101kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (239kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana penggelapan pada umumnya ditegakkan dan diadili berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, di Nagari Lasi, Kabupaten Agam akibat marak terjadinya tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi mendorong niniak mamak untuk memberlakukan hukum adat yang bersifat pidana untuk menyelesaikan kasus penggelapan pupuk bersubsidi tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah a) Bagaimanakah bentuk-bentuk sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi di Nagari Lasi, Kabupaten Agam, dan b) Bagaimanakah tata cara penegakan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi di Nagari Lasi, Kabupaten Agam. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Penulisan ini bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil, yakni: 1) Bentuk-bentuk sanksi pidana adat yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi di Nagari Lasi, Kabupaten Agam berupa sanksi moral yakni permintaan maaf, pembayaran denda dan ganti kerugian, dan sanksi dibuang sepanjang adat. 2) Tata cara penegakan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi di Kab. Agam melalui jalur peradilan adat menggunakan sistem peradilan campuran. Maksud sistem peradilan campuran disini adalah dilakukan melalui jalur pengadilan negeri dan jalur pengadilan adat (musyawarah adat). Adapun suatu peradilan adat dapat dilaksanakan apabila telah diputus oleh hakim pengadilan negeri untuk menerapkan sanksi pidana adat. Adapun sanksi pidana adat itu sendiri diputus melalui peradilan adat (musyawarah adat) terpisah dari putusan pengadilan negeri. Kata Kunci: Sanksi Pidana Adat, Tindak Pidana Penggelapan, Pupuk Bersubsidi.

Actions (login required)

View Item