PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS DUGAAN PELANGGARAN HAM BERAT OLEH PEMERINTAH CHINA TERHADAP ETNIS MUSLIM UIGHUR

Khairu, Kasmina (2020) PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS DUGAAN PELANGGARAN HAM BERAT OLEH PEMERINTAH CHINA TERHADAP ETNIS MUSLIM UIGHUR. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (212kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (426kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (310kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (346kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap diri manusia oleh Tuhan YME tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, politik, bangsa dan termasuk juga hak hidup layak, merdeka dan selamat. Ini merupakan tugas negara untuk melindungi hak asasi warga negaranya dari pihak yang ingin mengganggu dan meniadakannya. Dalam penulisan ini adanya tindakan dugaan pelanggaran HAM berat oleh Pemerintah China terhadap etnis muslim Uighur. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah apa saja bentuk dari dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Pemerintah China terhadap muslim Uighur berdasarkan Statuta Roma 1998 dan bagaimana penegakan hukum internasional atas dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap muslim Uighur. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif yang menggunakan pendekatan Statute Approach sebagai acuan dasar dalam penelitian ini. Peristiwa kejahatan yang menimpa muslim Uighur telah menjurus kepada Genosida, usaha pembersihan etnis (ethnic cleansing) karena dilakukan dengan sistematis, dimulai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah China yang menyudutkan muslim Uighur. Kasus kejahatan kemanusiaan terhadap muslim Uighur seperti, pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, pemenjaraan, perkosaan, pemusnahan tempat beribadah dan ketidakbebasan menjalankan kepercayaan dalam beribadah yang dilakukan oleh pihak berkuasa dalam hal ini negara China. Perlunya peranan Dewan Keamanan PBB dalam memeriksa kasus ini berdasarkan yuridiksinya, karena fakta-fakta yang terjadi dalam kasus pembersihan etnis atau genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap muslim Uighur ini telah terpenuhi syarat materialnya yang di tetapkan dalam Statuta Roma 1998 khususnya pasal 6-7 dan mengajukan kasus ini ke peradilan internasional International Criminal Court ( ICC ) yang diatur dalam Statuta Roma 1998. Kata Kunci : Penegakan Hukum, HAM Berat, Uighur.

Actions (login required)

View Item